Wartanad.id - Banda Aceh, 19 Agustus 2026 — Bank Indonesia kembali menggelar Aceh Economic Forum (AEF) triwulan II 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Aceh. AEF kali ini mengusung tema “Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh”. Kegiatan yang melibatkan para pengampu kebijakan di Aceh tersebut bertujuan untuk memecahkan permasalahan terkait kondisi ekonomi terkini, terutama soal percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir tahun 2025.
Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bahu-membahu mempercepat pemulihan Aceh dari bencana hidrometeorologi akhir tahun 2025 dalam sambutannya kepada seluruh peserta yang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan perbankan, kalangan akademisi, serta awak media. “Kerja keras ini membuahkan hasil. Ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh 4,86% (yoy), lebih cepat dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat 4,09% (yoy). Percepatan ini tak lepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat yang turut membantu proses pemulihan,” ujar Hertha. Ia berharap kegiatan Aceh Economic Forum ke depan dapat semakin mempererat sinergi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi percepatan rehabilitasi ekonomi Aceh pascabencana hidrometeorologi, menjaga inflasi tetap terkendali serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penguatan sinergi dan kolaborasi dalam memulihkan ekonomi Aceh pascabencana juga ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Muhammad Nasir, S.Ip., MPA yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. “Kami berharap diskusi hari ini melahirkan langkah-langkah nyata yang terukur dan terkoordinasi. Pemerintah Aceh siap terus menjadi mitra Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Nasir. Ia menambahkan pembangunan yang dilakukan bukan sekadar memperbaiki kerusakan akibat bencana, melainkan juga memperkuat fondasi ekonomi Aceh agar semakin produktif, inklusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Forum diskusi AEF Triwulan II-2026 menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Perencana Ahli Utama BAPPEDA Aceh, H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H.; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai I Sumatera, Kementerian PUPR, Fajrullah Mufti, S.T., M.Sc.; serta Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dr. Dede Sulaeman, S.T., M.Si. Diskusi dipandu oleh Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Fithriady, Lc., M.A., Ph.D.
Dalam paparannya BAPPEDA Aceh, H.T. Ahmad Dadek mengungkapkan bahwa total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh mencapai Rp153,25 triliun, yang ditopang oleh pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta sumber pendanaan lainnya.
“Sinergi dan kolaborasi bersama menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak,” ujarnya. Senada dengan hal itu, narasumber dari Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sumatera, Fajrullah Mufti, memaparkan bahwa dari 67 daerah irigasi dan 54 bendungan yang terdampak bencana hidrometeorologi, penanganan tanggap darurat serta rehabilitasi-rekonstruksi terus diakselerasi. “Kami menargetkan penanganan ini rampung 100% pada akhir tahun 2026, meski tantangan masih ada, mulai dari potensi banjir susulan akibat curah hujan tinggi hingga perlunya penyelerasan jadwal tanam petani dengan tahapan konstruksi,” jelasnya.
Sesi pemaparan ditutup oleh narasumber dari Kementerian Pertanian. Dr. Dede Sulaeman yang menyampaikan bahwa progres administratif lahan pertanaian terdampak sudah cukup baik, dengan 40.852 hektar atau 71,5% dari total lahan terdampak telah masuk program optimasi dan rehabilitasi lahan. “Namun, realisasi fisik di lapangan masih jauh tertinggal dari capain kontrak konstruksi. Lahan yang sudah kembali diolah baru mencapai 3.661 hektar (8,9%), sementara luas tanam baru mencapai 373 hektar (1%). Ke depan, fokus kami adalah mempercepat olah lahan dan tanam, agar lahan rehabilitasi benar-benar kembali produktif,” kata Dede.
Melalui AEF Triwulan II-2026 tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah Aceh berharap sinergi antar pemangku kepentingan terus diperkuat dalam merumuskan strategi percepatan pemulihan ekonomi, menjaga inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Aceh yang lebih makmur dan sejahtera
