Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan Pemerintah Aceh bahwa Dana Otonomi Khusus bukan dana rutin biasa, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Aceh, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan membangun kemandirian ekonomi daerah.
Karena itu, TTI meminta agar Pemerintah Aceh tidak menjadikan Dana Otsus sebagai ruang untuk memperbesar belanja birokrasi, kegiatan seremonial, proyek yang minim manfaat, maupun kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata kepada masyarakat.
Menurut TTI, ada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh:
1. Dana Otsus harus berbasis kebutuhan rakyat, bukan kepentingan elite. Program harus lahir dari persoalan nyata masyarakat, bukan dari kepentingan politik, titipan, atau pembagian proyek.
2. Prioritaskan pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lapangan kerja. Empat sektor ini harus menjadi inti penggunaan Dana Otsus karena langsung menentukan kualitas hidup masyarakat Aceh.
3. Kurangi proyek fisik yang tidak produktif. Infrastruktur tetap penting, tetapi harus diarahkan pada jalan produksi, irigasi, air bersih, rumah sakit, sekolah, konektivitas desa, dan fasilitas ekonomi yang memberi manfaat langsung.
4. Dana Otsus harus mendorong ekonomi produktif. Pemerintah Aceh perlu memperbesar dukungan kepada pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan penciptaan lapangan kerja baru.
5. Hentikan penggunaan Dana Otsus untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan seremonial. Seminar, perjalanan dinas, acara seremoni, hibah tidak produktif, dan belanja yang tidak memiliki indikator manfaat harus dibatasi secara ketat.
6. Setiap program wajib memiliki target yang terukur. Pemerintah Aceh harus dapat menjelaskan berapa anggaran yang digunakan, di mana lokasinya, siapa penerima manfaatnya, berapa targetnya, dan apa dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
7. Transparansi harus dibuka sejak perencanaan. Dokumen perencanaan, lokasi kegiatan, nilai anggaran, pelaksana, progres pekerjaan, hingga hasil akhir harus dapat diakses publik.
8. APIP harus dilibatkan sejak awal melalui pengawasan preventif dan probity audit. Pengawasan jangan menunggu setelah terjadi masalah. Pencegahan harus dimulai sejak penyusunan program dan proses pengadaan.
9. Evaluasi harus berbasis hasil, bukan sekadar serapan anggaran. Tingginya realisasi anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan. Yang harus diukur adalah apakah kemiskinan turun, pekerjaan bertambah, pelayanan kesehatan membaik, pendidikan meningkat dan ekonomi rakyat tumbuh.
10. Pemerintah Aceh harus menyiapkan blueprint Dana Otsus jangka panjang. Aceh tidak boleh setiap tahun mengulang pola belanja yang sama tanpa arah besar. Harus ada peta jalan yang mengikat lintas pemerintahan sehingga Dana Otsus benar-benar meninggalkan warisan pembangunan.
TTI menegaskan, ukuran keberhasilan Dana Otsus bukan berapa triliun rupiah yang berhasil dibelanjakan, tetapi berapa banyak rakyat Aceh yang berhasil keluar dari kemiskinan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih adil.
“Dana Otsus adalah kesempatan besar bagi Aceh. Jangan sampai ketika dana itu berakhir atau berkurang, rakyat kemudian bertanya: puluhan hingga ratusan triliun rupiah itu sebenarnya meninggalkan apa untuk Aceh?”
