-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    Komandan Ibrahim Minta Pemkab Pidie Transparan dalam Lelang Proyek, Soroti Dugaan Campur Tangan Pihak di Luar Kewenangan

    Fauzal
    Aug 2, 2026, 5:41 PM WIB Last Updated 2026-08-02T10:53:08Z

     

    Komandan Ibrahim Minta Pemkab Pidie Transparan dalam Lelang Proyek, Soroti Dugaan Campur Tangan Pihak di Luar Kewenangan.( Foto Dokumentasi Wartanad.id)


    SIGLI | ( Wartanad.id) - Komandan Ibrahim, mantan eks kombatan GAM Wilayah Kabupaten Pidie, menyampaikan pernyataan terbuka yang berisi seruan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan proses lelang proyek-proyek fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) maupun sumber anggaran pemerintah lainnya. Minggu ( 02/08/2026)


    Menurut Komandan Ibrahim, seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan, profesional, akuntabel, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menilai proses lelang yang bersih merupakan kunci agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari berbagai persoalan hukum di kemudian hari.


    "Kami mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pidie agar berhati-hati dalam sistem pelelangan pekerjaan fisik. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencampuri proses yang seharusnya berjalan sesuai aturan," ujar Komandan Ibrahim.


    Ia juga menyoroti adanya dugaan campur tangan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Menurutnya, apabila benar terjadi, kondisi tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.


    Komandan Ibrahim meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa tetap menjunjung tinggi integritas, independensi, serta prinsip keterbukaan dalam setiap tahapan pelelangan.


    Selain itu, ia juga menyampaikan pandangannya bahwa lembaga-lembaga vertikal hendaknya menjalankan fungsi sesuai tugas dan kewenangannya serta tidak terlibat dalam pengelolaan proyek pemerintah. Menurutnya, pemisahan fungsi tersebut penting untuk menjaga objektivitas, mencegah konflik kepentingan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengadaan.


    Komandan Ibrahim berharap seluruh proses pengadaan di Kabupaten Pidie dapat berlangsung secara adil sehingga seluruh penyedia jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkompetisi.


    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan daerah melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum, serta melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan kepada lembaga yang berwenang agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.


    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pidie maupun instansi terkait mengenai pernyataan yang disampaikan Komandan Ibrahim. Oleh karena itu, seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan narasumber dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta yang telah terbukti.


    Media ini membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Pemerintah Kabupaten Pidie maupun pihak-pihak lain yang disebut atau berkepentingan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini