Wartanad.id - Banda Aceh – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menemukan adanya konsentrasi nilai kontrak pengadaan pada sejumlah penyedia berdasarkan hasil analisis terhadap data realisasi pengadaan tahun 2026. Temuan ini menjadi indikasi awal (red flag) yang perlu mendapat perhatian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH).
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa temuan tersebut bukan merupakan kesimpulan adanya pelanggaran hukum, melainkan sinyal yang perlu ditindaklanjuti melalui audit dan pemeriksaan lebih mendalam.
"Banyaknya paket maupun besarnya nilai kontrak yang dikuasai sejumlah penyedia tidak otomatis melanggar aturan. Namun, pola seperti ini merupakan red flag yang harus diuji melalui audit agar dipastikan seluruh proses pengadaan telah memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel," ujarnya.
Sepuluh Penyedia dengan Nilai Kontrak Terbesar
Hasil analisis TTI menunjukkan daftar penyedia dengan akumulasi nilai kontrak terbesar sebagai berikut:
1. METADATA SOLUSI TEKNOLOGI – 27 paket senilai Rp23.420.327.971
2. KREASI PINTAR INDONESIA – 38 paket senilai Rp23.034.553.059
3. KERJA KREASI NUSANTARA – 34 paket senilai Rp22.918.647.279
4. BERDIKARI SIERRA TEKNOLOGI – 21 paket senilai Rp16.729.270.389
5. SOLUSI KERJA CERDAS – 11 paket senilai Rp13.172.965.005
6. MASTEX INDO ADI PERKASA – 1 paket senilai Rp12.052.619.183
7. PRIMA TEKNO INTEGRA – 8 paket senilai Rp9.454.652.570
8. COMPLUS SISTEM SOLUSI – 18 paket senilai Rp8.609.819.997
9. GENERASI MANDIRI TEKNOLOGI – 11 paket senilai Rp8.089.850.031
10. GLOBAL SEMBILAN KARYA – 5 paket senilai Rp7.197.760.102
Indikasi Red Flag
TTI mengidentifikasi sejumlah indikator yang perlu menjadi fokus pemeriksaan, antara lain:
- Konsentrasi nilai kontrak pada sedikit penyedia.
- Dominasi perolehan paket oleh penyedia tertentu.
- Paket tunggal bernilai sangat besar, seperti kontrak lebih dari Rp12 miliar yang diperoleh satu penyedia.
- Perlunya pemeriksaan terhadap kesesuaian metode pemilihan penyedia dengan nilai dan karakteristik pekerjaan.
- Pemeriksaan kewajaran harga, spesifikasi teknis, serta kualitas hasil pekerjaan.
- Analisis kemungkinan adanya keterkaitan kepemilikan, afiliasi usaha, atau pola penguasaan pasar antar penyedia.
Mendorong Audit Berbasis Risiko
TTI meminta APIP agar menjadikan daftar penyedia dengan nilai kontrak terbesar sebagai prioritas dalam audit berbasis risiko. Audit tersebut perlu mencakup proses perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, metode pemilihan, evaluasi penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan.
Selain itu, BPK diharapkan memberikan perhatian terhadap kewajaran harga dan efektivitas belanja negara maupun daerah, sedangkan APH dapat melakukan pendalaman apabila ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, kolusi, atau persekongkolan.
TTI: Transparansi adalah Kunci Pencegahan Korupsi
TTI menegaskan bahwa keterbukaan data pengadaan merupakan instrumen penting untuk mencegah praktik korupsi. Publik berhak mengetahui siapa penyedia yang memperoleh kontrak terbesar, bagaimana proses pemilihannya, serta apakah pelaksanaan pekerjaan telah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
"Pengawasan publik tidak bertujuan mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat, efisien, dan memberikan hasil yang berkualitas. Semakin terbuka data pengadaan, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan," tutup Nasruddin Bahar.
