Wartanad.id - BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan Pemerintah Aceh agar setiap pertemuan resmi Gubernur Aceh dengan kementerian dipersiapkan secara serius, dengan melibatkan dinas teknis terkait serta membawa data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.sebut Nasruddin Bahar koordinator TTI dalam siaran pers nya (10/08)
TTI menilai pertemuan antara kepala daerah dengan menteri bukan sekadar agenda seremonial, kunjungan formal ataupun kesempatan untuk dokumentasi. Pertemuan tingkat tinggi tersebut harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Aceh, menyelesaikan persoalan daerah serta mendapatkan dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem harus dibekali dengan “amunisi” yang cukup setiap kali menghadiri pertemuan dengan kementerian.
“Kalau pertemuannya membahas pertanian, bawa Dinas Pertanian dan Perkebunan serta seluruh data yang diperlukan. Kalau membahas infrastruktur, libatkan dinas teknis terkait. Jangan sampai Gubernur harus menjawab sendiri persoalan teknis yang seharusnya dapat dijelaskan langsung oleh pejabat yang membidanginya,” ujar Nasruddin.
Menurut TTI, pengalaman pertemuan Mualem dengan Menteri Pertanian beberapa waktu lalu patut dijadikan pelajaran penting.
Ketika Menteri Pertanian menanyakan perkembangan bantuan serta pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat banjir di Aceh, pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis data mengenai kondisi lapangan, luas lahan terdampak, progres pemulihan, bantuan yang telah disalurkan, jumlah penerima manfaat hingga kendala yang masih dihadapi.
Dalam kondisi seperti itu, kehadiran dinas teknis menjadi sangat penting.
TTI menilai tidak tepat apabila pertanyaan Menteri Pertanian kemudian ditafsirkan seolah-olah sebagai upaya menyudutkan Gubernur Aceh.
“Selevel menteri tentu wajar bertanya bagaimana perkembangan program kementeriannya di daerah. Itu bukan berarti menyalahkan Gubernur. Justru pertanyaan seperti itu harus mampu dijawab dengan data yang kuat,” kata Nasruddin.
Karena itu, TTI meminta orang-orang di sekitar Gubernur tidak terburu-buru menyalahkan pihak kementerian ketika muncul pertanyaan kritis terkait perkembangan program di Aceh.
Yang harus dilakukan justru mengevaluasi kesiapan delegasi Pemerintah Aceh sebelum menghadiri pertemuan resmi.
“Jangan biarkan Mualem datang menghadapi menteri tanpa dukungan data dan pejabat teknis. Gubernur adalah pengambil keputusan, tetapi rincian teknis harus dijelaskan oleh dinas yang menguasai persoalan,” tegasnya.
TTI berharap setiap agenda Gubernur Aceh dengan kementerian ke depan memiliki target yang jelas, mulai dari persoalan yang hendak diselesaikan, kebutuhan anggaran, program yang diperjuangkan hingga tindak lanjut setelah pertemuan.
“Pertemuan dengan menteri bukan ajang seremonial. Bekali Mualem dengan data, bawa dinas teknis dan pastikan setiap pertemuan menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat Aceh,” tutup Nasruddin.
