Wartanad.id - BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Aceh agar penyusunan APBA 2027 benar-benar diarahkan pada program yang mendesak, terukur, dan memiliki kepastian manfaat bagi masyarakat.sebut kordinator TTI Nasruddin Bahar (17/08)
TTI menegaskan, Pemerintah Aceh tidak boleh lagi mengulangi pola penganggaran proyek lanjutan yang menyerap anggaran besar dari tahun ke tahun, namun tidak kunjung selesai dan tidak segera dapat dimanfaatkan masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan TTI adalah pembangunan sejumlah Rumah Sakit Regional, termasuk RS Regional Langsa, yang sudah bertahun-tahun memperoleh alokasi anggaran tetapi penyelesaiannya masih menyisakan banyak persoalan.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia, Nasruddin Bahar, menilai kondisi tersebut harus menjadi pelajaran serius dalam penyusunan APBA 2027.
“Kami mengingatkan Pemerintah Aceh dengan keras: jangan lagi menjadikan APBA sebagai tempat menampung proyek lanjutan yang tidak jelas kapan selesai. Kalau setiap tahun anggaran terus dikucurkan tetapi bangunan belum juga dapat dimanfaatkan masyarakat, maka yang harus dievaluasi bukan hanya kekurangan anggarannya, tetapi juga kualitas perencanaan dan tata kelola proyek sejak awal,” tegas Nasruddin.
Menurut TTI, setiap usulan lanjutan pembangunan RS Regional dalam APBA 2027 wajib lebih dahulu disertai audit menyeluruh terhadap anggaran yang telah dikeluarkan, kondisi fisik bangunan, mutu pekerjaan, kontrak sebelumnya, kebutuhan riil penyelesaian, serta target waktu kapan fasilitas tersebut benar-benar dapat beroperasi.
TTI menilai sangat tidak sehat apabila pemerintah terus menambahkan anggaran baru tanpa terlebih dahulu menjelaskan kepada publik berapa total dana yang sudah dikucurkan, pekerjaan apa yang telah diselesaikan, siapa penyedia yang mengerjakan, serta mengapa proyek tersebut belum kunjung selesai.
“Jangan menggunakan alasan ‘lanjutan pembangunan’ sebagai tiket otomatis untuk kembali mendapatkan anggaran. Pemerintah harus membuka dulu seluruh riwayat anggarannya. Berapa yang sudah habis, berapa progres fisiknya, apa hasil auditnya, dan berapa sebenarnya kebutuhan untuk menuntaskan proyek tersebut,” kata Nasruddin.
APBA 2027 Harus Berani Memilih Prioritas
TTI meminta Pemerintah Aceh berani melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek lama yang masih mengandalkan pembiayaan APBA.
Menurut TTI, proyek yang memang strategis dan layak diselesaikan harus diberikan kepastian anggaran dan target penyelesaian. Sebaliknya, proyek yang tidak memiliki desain pembiayaan yang jelas, kebutuhan yang terus berubah, atau tidak memiliki kepastian waktu operasional harus dievaluasi secara serius sebelum kembali menggerus anggaran daerah.
“Aceh tidak membutuhkan proyek yang hanya bagus di papan nama dan laporan anggaran. Aceh membutuhkan fasilitas yang selesai, berfungsi, dan benar-benar melayani rakyat,” tegas TTI.
TTI juga mengingatkan bahwa APBA 2027 menghadapi banyak kebutuhan mendesak, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan pascabencana.
Karena itu, setiap rupiah APBA harus diarahkan kepada program yang memiliki dampak langsung dan dapat diukur.
“Kalau anggaran daerah terus terkunci pada proyek mangkrak dan proyek lanjutan tanpa kepastian, maka ruang fiskal untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak akan semakin sempit,” ujar Nasruddin.
Jangan Bangun Baru Sebelum Yang Lama Jelas
TTI juga meminta Pemerintah Aceh menghentikan kebiasaan membuka proyek besar baru apabila proyek strategis lama masih belum jelas penyelesaiannya.
Pemerintah diminta terlebih dahulu menyusun peta proyek mangkrak dan proyek lanjutan seluruh Aceh, lengkap dengan nilai anggaran yang sudah dikeluarkan, progres fisik, kebutuhan penyelesaian dan status hukumnya.
“Jangan sampai pemerintah sibuk meresmikan proyek baru sementara di belakangnya masih berdiri bangunan bernilai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah yang belum berfungsi. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan akuntabilitas penggunaan uang rakyat,” kata Nasruddin.
TTI Minta Gubernur Turun Tangan
TTI meminta Gubernur Aceh mengambil kendali langsung dalam penajaman prioritas APBA 2027 dan tidak hanya menerima usulan program dari masing-masing SKPA tanpa evaluasi mendalam.
Setiap proyek bernilai besar, terutama proyek lanjutan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, menurut TTI harus melewati evaluasi teknis, fiskal dan manfaat sebelum disetujui kembali.
TTI juga mendorong Inspektorat Aceh melakukan probity audit terhadap proyek-proyek strategis yang akan kembali memperoleh anggaran lanjutan pada APBA 2027.
“Peringatan kami jelas: APBA 2027 jangan lagi menjadi tempat mewariskan proyek mangkrak dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya. Pemerintah Aceh harus berani memutus mata rantai perencanaan yang tidak matang dan penganggaran tanpa kepastian hasil,” tegas Nasruddin.
TTI menegaskan akan terus mengawasi penyusunan APBA 2027, terutama terhadap proyek-proyek besar dan pekerjaan lanjutan yang telah menyerap anggaran daerah dalam jumlah signifikan.
“Uang rakyat bukan untuk membiayai ketidakpastian. Kalau pemerintah menganggarkan sebuah proyek, maka harus jelas kapan selesai, berapa total biayanya, dan kapan masyarakat dapat menikmati hasilnya. Jangan lagi ada RS Regional atau proyek strategis lainnya yang terus mendapat anggaran tetapi akhirnya menjadi monumen kegagalan perencanaan,” pungkas Nasruddin.
