BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) memperkirakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh telah menghabiskan anggaran sekitar Rp60 miliar hingga Rp90 miliar untuk pengadaan bibit kehutanan dalam tiga tahun terakhir.sebut koordinator TTI Nasruddin Bahar (18/08)
TTI menegaskan angka tersebut masih merupakan perkiraan awal yang harus diuji dengan data resmi, terutama dokumen RUP/SIRUP, DPA/DPPA, kontrak pengadaan, daftar penyedia, volume bibit, harga satuan, lokasi distribusi serta bukti penanaman di lapangan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan besarnya anggaran yang diduga telah dikucurkan untuk pengadaan bibit harus sebanding dengan hasil yang dapat dilihat dan diukur oleh publik.
«“Kalau dalam tiga tahun anggaran pengadaan bibit diperkirakan mencapai Rp60 miliar sampai Rp90 miliar, pertanyaannya sederhana: berapa batang bibit yang dibeli, ditanam di mana, siapa penerimanya, dan berapa yang benar-benar tumbuh?”»
Menurut TTI, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan terhadap administrasi pengadaan. Pemerintah Aceh juga harus mengukur manfaat program secara nyata, termasuk tingkat keberhasilan tanaman setelah bibit disalurkan.
TTI menilai selama ini publik belum memperoleh gambaran yang cukup terbuka mengenai hubungan antara besarnya anggaran pengadaan bibit dengan hasil penghijauan, rehabilitasi lahan maupun pertumbuhan tanaman di lokasi penerima.
Karena itu, TTI meminta Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi kembali rencana pengadaan bibit tanaman dalam APBA Tahun Anggaran 2027.
TTI berpandangan, sebelum anggaran baru kembali dialokasikan, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan bibit pada tahun-tahun sebelumnya.
«“Jangan setiap tahun anggaran bibit kembali muncul dalam APBA, sementara hasil dari anggaran sebelumnya tidak pernah dibuka dan dievaluasi secara terbuka. Pemerintah harus menjelaskan dulu hasil program lama sebelum meminta anggaran baru.”»
TTI bahkan menilai pengadaan bibit pada APBA 2027 layak ditunda, dikurangi atau ditata ulang apabila pemerintah tidak mampu menunjukkan hasil yang terukur dari pengadaan sebelumnya.
Evaluasi tersebut setidaknya harus menjawab beberapa persoalan penting, yaitu total anggaran yang sudah digunakan, jumlah dan jenis bibit yang dibeli, harga satuan, perusahaan penyedia, penerima bibit, titik penanaman serta persentase tanaman yang hidup.
TTI juga meminta DLHK Aceh membuka data pengadaan bibit secara rinci agar masyarakat dapat menguji apakah terdapat pola pengadaan yang perlu dicermati, seperti pemecahan paket, pengadaan berulang, konsentrasi kepada penyedia tertentu, perbedaan harga satuan yang tidak wajar maupun ketidaksesuaian antara volume pembelian dan realisasi lapangan.
APBA 2027 Harus Berbasis Hasil
TTI mengingatkan bahwa APBA 2027 seharusnya lebih diarahkan kepada program yang mempunyai manfaat langsung dan indikator keberhasilan yang dapat dibuktikan.
«“APBA bukan sekadar anggaran yang harus dihabiskan. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat. Kalau puluhan miliar sudah dibelanjakan untuk bibit, maka hasilnya harus terlihat dalam bentuk pohon yang tumbuh, kawasan yang pulih dan lingkungan yang membaik.”»
TTI meminta Tim Anggaran Pemerintah Aceh, Bappeda, DLHK serta DPRA tidak serta-merta menyetujui kembali anggaran pengadaan bibit tahun 2027 tanpa adanya evaluasi menyeluruh.
“Kalau hasilnya tidak jelas, hentikan dulu pola lama. Evaluasi, audit, buka datanya kepada publik, baru bicara anggaran berikutnya,” tegas TTI.
TTI menegaskan perkiraan Rp60–90 miliar tersebut bukan merupakan angka hasil audit dan tidak boleh dipahami sebagai kesimpulan adanya kerugian negara. Angka tersebut merupakan estimasi investigatif awal yang harus diverifikasi melalui dokumen resmi Pemerintah Aceh.
Namun justru karena nilainya sangat besar, TTI meminta DLHK Aceh segera membuka seluruh data pengadaan bibit agar publik mengetahui secara pasti b
Berapa besar APBA yang telah digunakan dan apa hasil nyata yang diperoleh masyarakat Aceh.
Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan pada umumnya digunkan untk mengakomodir Pokir DPRA, Fakta hari ini seluruh pengadaan bibit tanaman sudah diklaim punya pokir DPRA.tegas Nasruddin Bahar
