Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mempertanyakan proses dua paket pembangunan pasar pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai sekitar Rp4,47 miliar.
Dua paket tersebut adalah Pembangunan Pasar di Desa Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, senilai sekitar Rp2,396 miliar serta Pembangunan Pasar di Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara (Lanjutan), senilai sekitar Rp2,073 miliar.
TTI memperoleh informasi bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diduga belum mengantongi persetujuan atau rekomendasi TAPA. Apabila informasi tersebut benar dan persetujuan TAPA memang merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan kegiatan, maka perlu dijelaskan mengapa proses pengadaan telah berjalan hingga tahapan kontrak.
TTI meminta Sekretariat BRA membuka kepada publik dokumen persetujuan TAPA, DPA/RKA kegiatan, dasar penetapan penerima atau lokasi manfaat, dokumen perencanaan, serta dasar hukum dan administrasi yang digunakan untuk memulai proses pengadaan.
Persoalan ini penting karena Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2024 yang telah diaudit sebelumnya juga mencatat adanya kegiatan bantuan sosial dalam bentuk barang pada Sekretariat BRA yang tidak dapat dilaksanakan, salah satunya karena belum adanya rekomendasi persetujuan TAPA terhadap calon penerima.
Karena itu, TTI meminta APIP Pemerintah Aceh melakukan reviu sebelum pekerjaan fisik dan pembayaran dilanjutkan. Reviu diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan penganggaran, penetapan penerima manfaat, perencanaan dan pengadaan telah dipenuhi serta tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun kerugian keuangan daerah di kemudian hari.
TTI juga mempertanyakan kesesuaian pembangunan pasar dengan tugas dan fungsi BRA serta meminta penjelasan mengapa pekerjaan infrastruktur pasar tersebut tidak dilaksanakan melalui SKPA teknis yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang pembangunan serta pengelolaan pasar.
