Wartanad.id - Banda Aceh, 22 November 2026l — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan 13 penyedia dengan total 82 paket senilai Rp67.340.243.082 atau Rp67,34 miliar.
TTI mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh segera membuka dokumen kontrak, spesifikasi teknis, harga satuan, jumlah komputer yang dibeli, dan daftar sekolah penerima agar masyarakat dapat menguji kewajaran harga barang yang dibeli menggunakan uang rakyat.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kewajiban yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
"TTI meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh jangan hanya mengumumkan nilai pengadaan. Buka juga merek komputer, tipe, prosesor, RAM, kapasitas penyimpanan, jumlah unit, serta harga satuannya. Dengan begitu, masyarakat dapat membandingkan harga yang dibayar pemerintah dengan harga pasar untuk barang dengan spesifikasi yang sama," tegas Nasruddin Bahar.
### TTI Ungkap 13 Penyedia Pengadaan Komputer
Berdasarkan analisis data transaksi pengadaan melalui e-Katalog Versi 6.0, TTI mencatat 13 penyedia yang memperoleh paket pengadaan komputer dengan rincian sebagai berikut:
| No. | Nama penyedia | Paket | Nilai transaksi |
| --- | ------------------------- | ----- | --------------- |
| 1 | METADATA SOLUSI TEKNOLOGI | 6 | Rp15,60 M |
| 2 | KREASI PINTAR INDONESIA | 13 | Rp13,59 M |
| 3 | PRIMA TEKNO INTEGRA | 8 | Rp9,45 M |
| 4 | COMPLUS SISTEM SOLUSI | 18 | Rp8,61 M |
| 5 | MULTI KARYA BERKAT | 7 | Rp6,87 M |
| 6 | BHAKTI SELARAS INDONESIA | 7 | Rp3,15 M |
| 7 | ELIFE DIGITAL ECOSYSTEM | 8 | Rp2,80 M |
| 8 | HALLO INDONESIA TEKNOLOGI | 5 | Rp2,28 M |
| 9 | FARAS SINERGI NUSANTARA | 4 | Rp2,10 M |
| 10 | AROEL JAYA | 1 | Rp1,05 M |
| 11 | SAGA MAKMUR INDONESIA | 3 | Rp1,05 M |
| 12 | SOLUSI KERJA CERDAS | 1 | Rp494,48 juta |
| 13 | SAUZA KARYA UTAMA | 1 | Rp295,25 juta |
| | TOTAL | 82 | Rp67,34 M |
TTI menemukan bahwa lima penyedia dengan nilai transaksi terbesar memperoleh 52 paket senilai sekitar Rp54,13 miliar atau 80,4 persen dari keseluruhan nilai pengadaan komputer yang dianalisis.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dari Inspektorat Aceh, terutama untuk memastikan proses pemilihan produk, negosiasi harga, serta distribusi paket kepada penyedia telah dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan prinsip persaingan usaha yang sehat.
"Kami tidak mempersoalkan perusahaan memperoleh banyak paket sepanjang prosesnya sesuai aturan. Namun, ketika nilai pengadaan terkonsentrasi pada sejumlah penyedia, pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana pemilihan produk dan negosiasi harga dilakukan," ujar Nasruddin.
### Rp46 Miliar untuk Komputer AI dan Coding, TTI Pertanyakan Spesifikasinya
TTI juga menyoroti besarnya anggaran untuk komputer pendukung pembelajaran Artificial Intelligence (AI) dan Coding.
Dari 82 paket pengadaan tersebut, sebanyak 35 paket merupakan komputer AI dan Coding senilai Rp46,01 miliar, sedangkan 45 paket komputer TKA/ANBK mencapai Rp19,98 miliar. Dua paket lainnya bernilai sekitar Rp1,34 miliar.
Menurut Nasruddin, penggunaan istilah high spec atau komputer berkinerja tinggi dalam nama paket belum cukup untuk membuktikan bahwa harga pengadaan tersebut wajar.
"Kalau pemerintah membeli komputer dengan harga puluhan juta rupiah per unit, publik harus tahu apa spesifikasinya. Jangan sampai komputer yang harga pasarnya jauh lebih murah justru dibeli pemerintah dengan harga lebih tinggi tanpa alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
TTI menekankan bahwa pengujian harga harus membandingkan komputer dengan spesifikasi, perangkat lunak, garansi, dan layanan pendukung yang setara.
### TTI Desak Buka Kontrak dan Harga Satuan
TTI meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh mempublikasikan informasi pokok dari seluruh 82 paket pengadaan komputer, antara lain:
* Dokumen kontrak dan surat pesanan e-Katalog, dengan memperhatikan informasi yang dikecualikan menurut ketentuan hukum.
* Merek, tipe, dan spesifikasi teknis komputer secara lengkap.
* Jumlah unit komputer serta harga satuan setiap produk.
* Identitas penyedia dan nilai kontrak masing-masing paket.
* Daftar SMA dan SMK penerima beserta jumlah komputer yang dialokasikan.
* Dokumen pemeriksaan dan berita acara serah terima barang untuk paket yang telah diserahterimakan.
TTI juga meminta agar pemerintah menjelaskan komponen harga seperti pajak, pengiriman, instalasi, garansi, dan layanan pendukung sehingga perbandingan dengan harga distributor maupun harga pasar dapat dilakukan secara adil.
### TTI Minta Inspektorat Aceh Audit Kewajaran Harga
TTI mendorong Inspektorat Aceh melakukan audit terhadap kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi barang, dan pelaksanaan pengadaan komputer tersebut.
Dalam data yang ditelaah, sebanyak 64 paket tercatat berstatus ON PROCESS, sedangkan 18 paket lainnya berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM.
Menurut TTI, status tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Aceh, termasuk mengenai perkembangan kontrak, pembayaran, dan serah terima komputer kepada sekolah.
Status PAYMENT OUTSIDE SYSTEM tidak otomatis berarti terjadi pembayaran tidak sah atau pelanggaran, sehingga perlu diverifikasi melalui dokumen resmi.
TTI juga mengingatkan agar komputer yang diserahkan kepada sekolah benar-benar sesuai dengan produk yang tercantum dalam kontrak.
"Jangan sampai di dalam kontrak tertulis komputer dengan spesifikasi tinggi, tetapi barang yang diterima sekolah berbeda. Ini yang harus diperiksa melalui dokumen dan pemeriksaan fisik," ujar Nasruddin.
### TTI: Jangan Jadikan Anggaran Pendidikan sebagai Ruang Pemborosan
Nasruddin menegaskan bahwa TTI mendukung pengadaan komputer untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama untuk pembelajaran teknologi informasi, AI, Coding, dan pelaksanaan asesmen berbasis komputer.
Namun, dukungan tersebut harus disertai pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
"Pengadaan komputer untuk sekolah tentu sangat kita dukung. Tetapi setiap rupiah anggaran pendidikan harus digunakan secara tepat. Sekolah membutuhkan komputer berkualitas, sementara pemerintah wajib memastikan harga pembeliannya wajar," katanya.
TTI meminta Dinas Pendidikan Aceh memberikan tanggapan terbuka atas hasil penelusuran tersebut. TTI juga mendorong aparat pengawasan dan penegak hukum melakukan pendalaman apabila ditemukan bukti awal adanya penyimpangan.
> "TTI mendesak Kadisdik Aceh membuka dokumen kontrak dan spesifikasi teknis seluruh pengadaan komputer senilai Rp67,34 miliar. Jika harga barang memang wajar, keterbukaan informasi justru akan membuktikan bahwa pemerintah telah menggunakan anggaran secara benar. Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya tentang harga sebenarnya," pungkas Nasruddin Bahar.