TTI Soroti Dominasi Penyedia Tertentu, Pola Nilai Paket, dan 23 Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung di Atas Rp200 Juta. Bupati, UKPBJ, dan Inspektorat Diminta Buka Dokumen Pengadaan.
Wartanad.id - ACEH TENGGARA — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti sejumlah indikasi risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026. Hasil analisis terhadap 296 catatan pengadaan dalam data realisasi menunjukkan nilai transaksi mencapai Rp113.063.991.572 atau sekitar Rp113,06 miliar.
Dari keseluruhan data tersebut, sebanyak 220 catatan menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai mencapai Rp37,32 miliar. Sementara itu, 54 paket tercatat melalui Tender senilai Rp60,16 miliar, 20 melalui E-Purchasing senilai Rp14,87 miliar, dan dua melalui Seleksi senilai Rp711,07 juta.
Temuan ini menjadi perhatian TTI karena Pengadaan Langsung mendominasi jumlah catatan yang dianalisis, yakni sekitar 74,3 persen.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai pola tersebut perlu mendapatkan pengawasan serius, terutama terhadap kesesuaian metode pemilihan, kemungkinan pemecahan paket, serta konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia.
### 89 Paket Konstruksi Berada di Rentang Rp190–200 Juta
Salah satu temuan paling menonjol adalah pengelompokan nilai pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung.
Dari 146 catatan pekerjaan konstruksi dengan metode tersebut, ditemukan 89 pekerjaan bernilai antara Rp190 juta hingga Rp200 juta. Bahkan, sebanyak 67 pekerjaan berada pada rentang Rp195 juta hingga Rp200 juta.
Pola ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses perencanaan kebutuhan, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), dan kemungkinan sejumlah pekerjaan yang berkaitan dipisahkan menjadi paket-paket lebih kecil.
Dalam pernyataan investigasinya, TTI menegaskan:
> “Ketika puluhan pekerjaan konstruksi memiliki nilai yang terkonsentrasi mendekati Rp200 juta, publik berhak mengetahui bagaimana paket-paket tersebut direncanakan. Apakah benar merupakan kebutuhan yang berdiri sendiri, atau terdapat pekerjaan yang seharusnya dapat dikonsolidasikan? Ini harus dijawab dengan dokumen, bukan sekadar bantahan.”
TTI menekankan bahwa kemiripan nilai paket bukan bukti pemecahan paket secara melawan hukum. Namun, pola tersebut merupakan dasar yang layak untuk dilakukan audit lanjutan.
### 23 Paket Konstruksi Pengadaan Langsung Melampaui Rp200 Juta
TTI juga mengidentifikasi 23 catatan pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai masing-masing melebihi Rp200 juta.
Di antaranya:
| Paket pekerjaan | Penyedia |
| Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Desa Peseluk Simbe Jambur Lateng | CV. Albadar | Rp398,18 juta |
| Pemagaran Masjid Nurul Iman Desa Titi Mas | CV. Mamas Brothers | Rp397,06 juta |
| Pembukaan/Peningkatan Jalan Kecamatan Semadam | CV. Putra Semadam | Rp395,22 juta |
| Peningkatan Jaringan D.I. Kampung Nangka | CV. Putra Jaya | Rp394,63 juta |
| Penimbunan Lahan SMP Swasta Darus Sunnah | CV. Maala Dhivayina | Rp385,36 juta |
TTI meminta pemerintah daerah menjelaskan dasar hukum dan alasan pemilihan metode pada seluruh paket tersebut, termasuk memastikan ketentuan nilai batas pengadaan yang berlaku pada tahun 2026 telah diterapkan secara benar.
TTI tidak menyimpulkan bahwa nilai di atas Rp200 juta dengan sendirinya merupakan pelanggaran, karena penilaiannya harus mengacu pada regulasi, jenis pekerjaan, serta ketentuan yang berlaku pada saat pengadaan dilakukan.
### Dua Penyedia Mengantongi 49 Paket
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia.
Berdasarkan pengelompokan nama penyedia dalam data:
* CV. Desika Mahakarya tercatat memperoleh 27 paket senilai Rp6,71 miliar.
* CV. Putra Semadam tercatat memperoleh 22 paket senilai Rp4,93 miliar.
* CV. Jambu Lele memperoleh 13 paket senilai Rp3,41 miliar.
* Affifah memperoleh 13 paket senilai Rp3,26 miliar.
* CV. Hawa Madina memperoleh 12 paket senilai Rp2,80 miliar.
Secara keseluruhan, sepuluh penyedia dengan jumlah paket terbanyak tercatat menangani 135 paket atau 45,6 persen dari seluruh catatan yang dianalisis.
TTI mempertanyakan apakah kapasitas teknis, ketersediaan personel, peralatan, pengalaman, serta Sisa Kemampuan Paket (SKP) telah dinilai secara memadai, khususnya untuk pekerjaan konstruksi yang berlangsung bersamaan.
“Banyaknya paket yang ditangani satu penyedia memang tidak otomatis melanggar aturan. Tetapi pemerintah wajib memastikan setiap penyedia benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian penegasan dalam sikap investigasi TTI.
### Dinas PUPR Kelola Nilai Terbesar dalam Data
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebagai satuan kerja dengan nilai pengadaan terbesar dalam dataset yang diperiksa.
Sebanyak 131 catatan pengadaan bernilai Rp67,25 miliar berkaitan dengan Dinas PUPR, atau sekitar 59,5 persen dari keseluruhan nilai yang tercatat.
Besarnya nilai tersebut menjadi alasan bagi TTI untuk mendorong audit teknis dan administratif, termasuk pemeriksaan spesifikasi pekerjaan, realisasi fisik, volume pekerjaan, kewajaran harga, serta kualitas hasil pembangunan.
TTI menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kontrak. Pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk memastikan belanja APBD benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
### TTI Desak Bupati, UKPBJ, dan Inspektorat Buka Data
TTI mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memberikan penjelasan terbuka terhadap sejumlah persoalan yang muncul dari analisis data pengadaan tersebut.
Secara khusus, TTI meminta:
* Bupati Aceh Tenggara memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan APBD 2026.
* UKPBJ dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuka dokumen pemilihan, HPS, kontrak, dan dasar penetapan metode pengadaan.
* Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara melakukan audit terhadap indikasi pemecahan paket, konsentrasi penyedia, serta kesesuaian pelaksanaan kontrak.
* Dinas PUPR menjelaskan pelaksanaan 131 catatan pengadaan senilai Rp67,25 miliar, termasuk kemajuan fisik dan kualitas pekerjaan.
* Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pendalaman apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti permulaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
### TTI: APBD Bukan Ruang untuk Permainan Proyek
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pernyataan sikap yang diusulkan untuk dikonfirmasi sebelum publikasi:
> “TTI tidak mempersoalkan siapa yang memenangkan proyek sepanjang prosesnya transparan, kompetitif, dan sesuai aturan. Namun, ketika ditemukan konsentrasi paket pada penyedia tertentu dan pola pengadaan yang membutuhkan penjelasan, pemerintah daerah tidak boleh menutup diri dari pengawasan publik.”“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika seluruh proses sudah benar, buka dokumennya. Jika ditemukan penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai hukum.”
TTI menegaskan akan terus mengawal tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
### Catatan Regulasi dan Asas Praduga Tak Bersalah
Ada satu hal penting dalam membaca temuan ini. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pasal 38 ayat (3), menetapkan batas Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi paling banyak Rp400 juta, sedangkan barang/jasa lainnya paling banyak Rp200 juta. JDIH LKPP +1
Karena itu, 23 pekerjaan konstruksi bernilai Rp200–400 juta yang ditemukan dalam data tidak dapat dinyatakan melanggar batas nilai Pengadaan Langsung hanya berdasarkan nominalnya. Pemeriksaan lebih lanjut harus difokuskan pada perencanaan, pemilihan penyedia, kepatuhan prosedural, dan realisasi pekerjaan.
Seluruh temuan TTI merupakan hasil penapisan awal terhadap data pengadaan, bukan kesimpulan adanya korupsi. Penyedia, pejabat pengadaan, dan instansi yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi serta memperoleh perlindungan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
TTI membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, UKPBJ, Dinas PUPR, serta seluruh penyedia yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Transparansi Tender Indonesia (TTI) — Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa, Transparansi Anggaran, dan Pencegahan Korupsi.
