Wartanad.id - ACEH SINGKIL — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti sejumlah kejanggalan yang patut ditelusuri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026. Dari hasil analisis terhadap 386 transaksi pengadaan dengan total nilai Rp92.082.323.842, TTI menemukan sejumlah indikator risiko yang menyangkut dominasi Pengadaan Langsung, konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia, serta paket bernilai miliaran rupiah yang memerlukan penjelasan mengenai dasar pemilihan metodenya.
Berdasarkan data dashboard realisasi pengadaan yang dianalisis TTI, sebanyak 253 transaksi senilai Rp43,89 miliar dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung, atau sekitar 65,54 persen dari keseluruhan transaksi yang tercatat.
Sementara itu, metode Tender hanya tercatat sebanyak 27 transaksi senilai Rp24,94 miliar, E-Purchasing 104 transaksi senilai Rp22,01 miliar, dan Seleksi dua transaksi senilai Rp1,25 miliar.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai besarnya porsi Pengadaan Langsung tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum.
"Pengadaan Langsung memang dibenarkan dalam ketentuan pengadaan pemerintah. Namun, ketika jumlahnya mendominasi dan sejumlah penyedia memperoleh pekerjaan secara berulang, publik berhak mempertanyakan apakah seluruh proses telah memenuhi prinsip efisien, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel," ujar Nasruddin dalam pernyataan TTI.
Paket Instalasi Cathlab dan CT-Scan Rp1,303 Miliar Jadi Sorotan
Salah satu temuan yang menjadi perhatian TTI adalah paket Pengadaan Instalasi Komponen Listrik Cathlab dan CT-Scan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
Paket dengan kode RUP 67713855 tersebut tercatat bernilai Rp1.303.219.999, dengan penyedia PT. SINYAL LENTERA ANTARIKSA.
Dalam data yang dianalisis TTI, paket tersebut diklasifikasikan sebagai pekerjaan konstruksi dengan metode Pengadaan Langsung.
TTI mempertanyakan dasar penetapan metode pengadaan, klasifikasi pekerjaan, nilai HPS, serta kemungkinan adanya ketentuan khusus yang menjadi dasar pelaksanaan paket tersebut.
"Ini harus dijelaskan secara terbuka. Mengapa pekerjaan instalasi komponen listrik Cathlab dan CT-Scan bernilai lebih dari Rp1,3 miliar tercatat menggunakan Pengadaan Langsung? Apakah ada dasar hukum atau kondisi khusus yang membenarkannya? Jangan sampai penggunaan metode pengadaan justru menimbulkan pertanyaan terhadap akuntabilitas belanja pemerintah," tegas Nasruddin.
TTI menekankan bahwa penilaian terhadap kesesuaian metode tersebut harus dilakukan setelah memeriksa dokumen perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyedia Berulang, TTI Minta Pemeriksaan SKP
Temuan lain yang disoroti adalah banyaknya paket pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung yang diperoleh penyedia tertentu.
Dalam data tersebut, CV. WALY TUNGGAL tercatat memperoleh sembilan paket dengan total nilai sekitar Rp1,145 miliar. CV. TOLU SADALAN memperoleh tujuh paket senilai Rp1,559 miliar, ANAK MAHOLI tujuh paket senilai Rp1,396 miliar, CV. LAEBTRI BEKASTA tujuh paket senilai Rp1,261 miliar, dan CV. RAISA tujuh paket senilai Rp1,278 miliar.
Selain itu, CV. SEMBILAN BERSAUDARA tercatat memperoleh enam paket dengan nilai mencapai Rp1,743 miliar.
Menurut TTI, pola tersebut harus ditelusuri untuk memastikan kapasitas pelaksanaan pekerjaan, penggunaan tenaga ahli dan peralatan, jadwal kontrak, serta pemenuhan persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) bagi penyedia yang tunduk pada ketentuan tersebut.
"TTI meminta UKPBJ dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil memeriksa apakah penyedia yang menerima banyak paket sekaligus benar-benar memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan. Jangan sampai persyaratan kemampuan penyedia hanya menjadi formalitas administrasi," kata Nasruddin.
TTI menegaskan bahwa perolehan lebih dari lima paket tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran SKP. Pemeriksaan harus memperhitungkan paket yang masih berjalan secara bersamaan, kapasitas penyedia, dan ketentuan yang berlaku.
Dugaan Pemecahan Paket Perlu Ditelusuri
TTI juga mencatat adanya kelompok pekerjaan konstruksi yang nilainya berada pada kisaran tertentu.
Dari 221 transaksi konstruksi melalui Pengadaan Langsung, terdapat 22 transaksi bernilai di atas Rp350 juta hingga Rp400 juta, serta 62 transaksi bernilai di atas Rp150 juta hingga Rp200 juta.
Menurut TTI, pola tersebut penting untuk diuji dengan membandingkan lokasi pekerjaan, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, dokumen perencanaan, dan keterkaitan antarpekerjaan.
"Jangan sampai satu kebutuhan pekerjaan yang seharusnya direncanakan dan dipilih penyedianya melalui mekanisme tertentu justru dipecah menjadi beberapa paket untuk menghindari proses yang lebih kompetitif. Tetapi hal ini harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar kesamaan nilai paket," lanjut Nasruddin.
Lima Satker Mengelola Nilai Pengadaan Terbesar
TTI juga menemukan konsentrasi nilai transaksi pada lima satuan kerja.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat 113 transaksi senilai Rp33,82 miliar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat 59 transaksi senilai Rp13,47 miliar, disusul RSUD dengan 38 transaksi senilai Rp11,38 miliar.
Selanjutnya, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mencatat 49 transaksi senilai Rp10,76 miliar, serta Dinas Kesehatan dengan 70 transaksi senilai Rp10,09 miliar.
Total transaksi kelima satker tersebut mencapai sekitar Rp79,52 miliar, atau lebih dari 86 persen nilai pengadaan yang tercatat dalam data.
TTI menilai konsentrasi anggaran tersebut menjadi alasan untuk memprioritaskan pengawasan, terutama terhadap kesesuaian dokumen kontrak, kewajaran harga, hasil pekerjaan, dan proses pemilihan penyedia.
TTI Desak Inspektorat dan APH Lakukan Penelusuran
Atas sejumlah indikator risiko tersebut, TTI mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui UKPBJ, Inspektorat, dan perangkat daerah terkait untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
TTI juga meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, rekayasa pemilihan penyedia, konflik kepentingan, atau kerugian keuangan negara.
"Anggaran pemerintah adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. TTI tidak ingin pengadaan barang dan jasa hanya terlihat selesai secara administrasi, sementara prinsip transparansi, persaingan sehat, dan kualitas pekerjaan justru diabaikan," tegas Nasruddin.
TTI menyatakan akan menindaklanjuti hasil analisis ini melalui permintaan dokumen dan klarifikasi kepada instansi terkait.
"Jika seluruh proses telah sesuai aturan, pemerintah harus mampu menjelaskannya secara terbuka. Namun, apabila ditemukan penyimpangan yang didukung bukti, kami meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya secara profesional dan tanpa pandang bulu," pungkasnya.
TTI menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut masih merupakan indikator risiko awal dari analisis data pengadaan, bukan kesimpulan adanya tindak pidana korupsi. Semua pihak yang disebutkan tetap memiliki hak memberikan klarifikasi, tanggapan, dan bukti pendukung. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi.
Sumber: Analisis TTI terhadap CSV Dashboard Realisasi Pengadaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebanyak 386 transaksi.
TRANSPARANSI TENDER INDONESIA (TTI)
Mengawal Transparansi, Mendorong Akuntabilitas Pengadaan Negara.
