Wartanad.id - BANDA ACEH, 12 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti sejumlah indikator risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan hasil analisis TTI terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan KKP, tercatat 2.794 transaksi dengan total nilai Rp1.876.143.805.572 atau sekitar Rp1,87 triliun.
Dari keseluruhan transaksi tersebut, TTI menemukan 1.252 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai mencapai Rp162,57 miliar. Sementara itu, terdapat 24 transaksi Penunjukan Langsung senilai Rp151,03 miliar.
Adapun pengadaan melalui e-purchasing mencapai 1.430 transaksi senilai Rp1,13 triliun, sedangkan tender hanya tercatat sebanyak 39 transaksi dengan total nilai Rp327 miliar.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai pola pengadaan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam aspek transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
"KKP mengelola anggaran pengadaan yang sangat besar. Karena itu, setiap penggunaan metode Pengadaan Langsung maupun Penunjukan Langsung harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai metode pengadaan yang secara hukum diperbolehkan justru dimanfaatkan untuk menghindari persaingan atau mengatur distribusi pekerjaan kepada penyedia tertentu," tegas Nasruddin Bahar.
17 Paket Konstruksi Bernilai Rp390–400 Juta Jadi Sorotan
Salah satu temuan yang menjadi perhatian TTI adalah adanya 17 transaksi pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung dengan nilai berkisar Rp390 juta hingga Rp400 juta.
TTI menilai pola nilai paket yang berdekatan tersebut perlu diperiksa untuk memastikan tidak terdapat pemecahan pekerjaan yang seharusnya direncanakan dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan pengadaan.
"TTI mempertanyakan apakah paket-paket konstruksi tersebut benar-benar merupakan kebutuhan pekerjaan yang berdiri sendiri atau justru bagian dari pekerjaan yang lebih besar. Ini harus diuji melalui dokumen perencanaan, HPS, lokasi pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan identitas penyedianya," ujar Nasruddin.
Menurut TTI, nilai paket yang berdekatan dengan batas penggunaan metode tertentu bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Namun, apabila ditemukan pemecahan pekerjaan untuk menghindari prosedur pemilihan yang semestinya, hal tersebut patut menjadi objek pemeriksaan lebih lanjut.
Penunjukan Langsung Rp151 Miliar, TTI Minta Alasan Pemilihan Penyedia Dibuka
Temuan berikutnya menyangkut 24 transaksi Penunjukan Langsung dengan nilai keseluruhan Rp151,03 miliar.
Dalam kelompok tersebut terdapat transaksi pengadaan bahan bakar minyak kapal pengawas dengan nilai sekitar Rp122,36 miliar.
TTI meminta KKP menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan teknis penggunaan metode Penunjukan Langsung, terutama terhadap pekerjaan yang memiliki nilai signifikan.
"Penunjukan Langsung bukan berarti bebas dari pengawasan. Justru ketika persaingan terbuka tidak digunakan, pemerintah harus mampu menunjukkan dasar pemilihan penyedia, kewajaran harga, dan alasan objektif mengapa metode tersebut dipilih," kata Nasruddin Bahar.
TTI menegaskan bahwa penggunaan Penunjukan Langsung dapat dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan peraturan pengadaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap transaksi tersebut harus didasarkan pada dokumen dan kondisi pengadaan yang sebenarnya.
171 Transaksi Senilai Rp208,60 Miliar Tidak Mencantumkan Identitas Penyedia
TTI juga menemukan persoalan kelengkapan informasi dalam data yang dianalisis.
Sebanyak 171 transaksi dengan nilai sekitar Rp208,60 miliar tercatat menggunakan tanda "-" pada kolom nama penyedia.
Menurut TTI, kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan resmi dari KKP karena informasi identitas penyedia merupakan salah satu unsur penting dalam penelusuran pelaksanaan pengadaan.
"Bagaimana publik dapat melakukan pengawasan apabila informasi penyedia belum terlihat secara jelas dalam data realisasi? KKP harus menjelaskan apakah ini persoalan integrasi sistem, transaksi yang belum selesai, atau ketidaklengkapan pengisian data," ujar Nasruddin.
TTI mengingatkan bahwa kolom penyedia yang tidak terisi belum tentu menunjukkan adanya penyembunyian identitas. Namun, informasi tersebut harus diverifikasi agar tidak menghambat pengawasan publik.
Sejumlah Penyedia Mendapatkan Paket Berulang
Dalam analisis transaksi Pengadaan Langsung, TTI turut mengidentifikasi sejumlah perusahaan dengan frekuensi pekerjaan relatif tinggi.
Di antaranya RONS REJEKI SENTOSA dengan 10 transaksi senilai sekitar Rp1,58 miliar, PT CHEKAS VISUAL KREASINDO sebanyak 7 transaksi senilai Rp908,86 juta, serta PT KARYA YURA UTAMA sebanyak 6 transaksi senilai Rp914,78 juta.
Selain itu, PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) dan SUTRADO RAYA masing-masing tercatat memperoleh 6 transaksi.
TTI menilai konsentrasi transaksi kepada sejumlah penyedia perlu ditelusuri berdasarkan jenis pengadaan, kesamaan pekerjaan, satuan kerja, periode pelaksanaan, dan pemenuhan ketentuan kualifikasi usaha.
"Kami tidak mempersoalkan perusahaan yang memperoleh banyak pekerjaan apabila seluruh prosesnya sah, transparan, dan memenuhi ketentuan. Namun, pemerintah harus memastikan tidak terjadi pengaturan pembagian paket maupun pemberian pekerjaan secara berulang yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat," tegas Nasruddin.
Anggaran Terbesar Terkonsentrasi pada Sejumlah Satuan Kerja
Analisis TTI menunjukkan bahwa sejumlah satuan kerja KKP mengelola nilai transaksi yang cukup besar.
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tercatat sekitar Rp425,05 miliar, disusul Setditjen Perikanan Budidaya Rp361,18 miliar, serta Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sekitar Rp220,23 miliar.
Selanjutnya, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sekitar Rp149,09 miliar dan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Rp133,77 miliar.
TTI meminta agar pengawasan tidak hanya berfokus pada administrasi pemilihan penyedia, tetapi juga memastikan kualitas barang, kesesuaian volume pekerjaan, harga yang dibayarkan, dan hasil pekerjaan yang diterima negara.
TTI Desak Inspektorat Jenderal KKP Lakukan Audit Berbasis Risiko
Atas berbagai temuan tersebut, Transparansi Tender Indonesia mendesak Inspektorat Jenderal KKP melakukan pemeriksaan berbasis risiko terhadap transaksi yang menunjukkan indikator ketidakwajaran.
TTI mengajukan lima tuntutan utama:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap 17 paket konstruksi Pengadaan Langsung bernilai Rp390 juta hingga Rp400 juta untuk memastikan tidak terjadi pemecahan paket yang bertentangan dengan ketentuan.
2. Membuka dasar pertimbangan dan dokumen pendukung penggunaan Penunjukan Langsung senilai Rp151,03 miliar.
3. Memverifikasi 171 transaksi senilai Rp208,60 miliar yang belum mencantumkan nama penyedia secara jelas.
4. Memeriksa pola pemberian pekerjaan berulang kepada penyedia tertentu, termasuk kesesuaian kualifikasi dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) apabila dipersyaratkan.
5. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan, termasuk program Kampung Nelayan Merah Putih, untuk memastikan transparansi pemilihan penyedia dan kesesuaian hasil pekerjaan.
"TTI mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar persoalan menghabiskan anggaran. Setiap rupiah uang negara harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan," tegas Nasruddin.
TTI Siap Dorong Pemeriksaan APH Jika Ditemukan Bukti Penyimpangan
Nasruddin Bahar menegaskan bahwa TTI akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan KKP, termasuk meminta klarifikasi resmi kepada satuan kerja terkait.
Apabila hasil pendalaman dokumen dan pemeriksaan lapangan menemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti memadai, TTI akan mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
"Jangan sampai program yang semestinya meningkatkan kesejahteraan nelayan justru menjadi ruang penyimpangan anggaran. TTI meminta KKP terbuka terhadap pengawasan publik dan tidak mengabaikan indikator risiko yang muncul dalam data pengadaan," pungkas Nasruddin Bahar.
TTI menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut merupakan indikator risiko awal berdasarkan analisis data pengadaan, bukan kesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus melalui verifikasi dokumen, klarifikasi pihak terkait, audit, dan proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
TTI juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta seluruh penyedia yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
