Wartanad.id - BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti besarnya nilai pengadaan barang dan jasa melalui metode Penunjukan Langsung di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan analisis terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan, TTI menemukan 814 transaksi Penunjukan Langsung dengan total nilai sekitar Rp13,05 triliun.
Temuan tersebut merupakan bagian dari 8.179 transaksi pengadaan dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp93,58 triliun.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai besarnya anggaran yang dikelola melalui mekanisme Penunjukan Langsung harus menjadi perhatian serius karena metode tersebut tidak menggunakan proses kompetisi terbuka sebagaimana tender.
“Anggaran Rp13,05 triliun bukan angka kecil. Kementerian PU harus menjelaskan kepada publik apa dasar penggunaan Penunjukan Langsung terhadap ratusan transaksi tersebut, bagaimana proses penetapan penyedianya, dan bagaimana pemerintah menjamin harga pekerjaan tetap wajar serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Nasruddin.
### TTI Temukan 257 Pengadaan Langsung di Atas Rp200 Juta
Selain Penunjukan Langsung, TTI mengidentifikasi 257 transaksi Pengadaan Langsung dengan nilai di atas Rp200 juta, termasuk 20 transaksi bernilai lebih dari Rp400 juta.
TTI juga menemukan pola pengelompokan nilai pada 76 transaksi dalam rentang Rp190–200 juta dan 75 transaksi dalam rentang Rp390–400 juta.
Menurut Nasruddin, pola tersebut patut diperiksa lebih mendalam untuk memastikan tidak terjadi praktik pemecahan paket pekerjaan yang bertujuan menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang seharusnya.
“Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme kompetitif justru dipecah menjadi beberapa paket untuk mempermudah penunjukan penyedia tertentu. Pola nilai yang mendekati batas pengadaan harus diuji melalui dokumen perencanaan, kontrak, dan kesamaan ruang lingkup pekerjaan,” ujarnya.
TTI menegaskan bahwa penilaian kepatuhan harus mempertimbangkan jenis pengadaan, ketentuan batas nilai yang berlaku pada tahun 2026, serta pengecualian yang dibenarkan peraturan.
### Data 295 Transaksi Senilai Rp41,87 Triliun Belum Mencantumkan Nama Penyedia
Temuan lain yang menjadi sorotan TTI adalah 295 transaksi pengadaan dengan nilai sekitar Rp41,87 triliun yang pada dataset tercatat menggunakan tanda `-` pada kolom nama penyedia.
TTI meminta Kementerian PU menjelaskan apakah kondisi tersebut disebabkan transaksi yang masih dalam proses pemilihan, belum ditetapkannya penyedia, atau persoalan kelengkapan informasi dalam sistem.
“Transparansi pengadaan tidak boleh berhenti pada pengumuman nilai anggaran. Publik juga berhak mengetahui status pemilihan penyedia, pihak yang melaksanakan pekerjaan, nilai kontrak, dan perkembangan pekerjaan.
“Proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Jangan sampai alasan percepatan pembangunan dijadikan pembenaran untuk mengabaikan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas,” tegasnya.
### TTI Desak Inspektorat Jenderal dan BPK Melakukan Pemeriksaan Berbasis Risiko
TTI mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian PU melakukan pemeriksaan terhadap paket-paket dengan indikator risiko tinggi, termasuk mengevaluasi alasan penggunaan Penunjukan Langsung dan kemungkinan konsentrasi pekerjaan pada penyedia tertentu.
TTI juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan perhatian terhadap pola pengadaan tersebut dalam pelaksanaan audit sesuai kewenangannya.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian negara atau perbuatan melawan hukum, TTI meminta hasilnya ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan.
“TTI tidak mempersoalkan siapa yang mendapatkan pekerjaan sepanjang prosesnya sah, transparan, dan akuntabel. Yang kami persoalkan adalah apabila anggaran negara bernilai triliunan rupiah tidak disertai keterbukaan informasi dan pengawasan yang memadai,” ujar Nasruddin.
### TTI: Jangan Jadikan Penunjukan Langsung sebagai Jalan Pintas Pengadaan
Nasruddin menegaskan bahwa mekanisme Penunjukan Langsung memang diperbolehkan dalam keadaan dan persyaratan tertentu berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun, penggunaan metode tersebut harus memiliki landasan hukum yang jelas, alasan yang dapat diuji, serta dokumentasi yang lengkap.
“Penunjukan Langsung merupakan mekanisme yang dibenarkan hukum, tetapi bukan berarti boleh digunakan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tuntutan transparansi kepada publik,” pungkas Nasruddin Bahar.
TTI menyatakan akan terus menelusuri pola pengadaan Kementerian PU, khususnya proyek infrastruktur di Aceh, serta mendorong keterbukaan data kepada masyarakat.
TRANSPARANSI TENDER INDONESIA (TTI)
Mengawal Uang Negara, Mengawasi Pengadaan, Memperjuangkan Transparansi.
