Wartanad.id - BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk membatasi dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pasca banjir di Aceh.
TTI menilai, jika pola pengerjaan proyek terus didominasi BUMN dengan paket-paket besar, maka pengusaha dan rekanan lokal Aceh hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Desakan itu disampaikan Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, dalam pernyataannya yang dikutip sejumlah media lokal.
“Pengusaha lokal jangan jadi penonton. Dana rehab rekon yang begitu besar seharusnya juga menggerakkan ekonomi Aceh, bukan hanya lewat begitu saja,” demikian inti pernyataan TTI yang dimuat dalam pemberitaan LintasGAYO pada 14 September 2026 berjudul “TTI Desak Evaluasi Proyek Rehab Rekon Aceh: Pengusaha Lokal Jangan Jadi Penonton”
### Paket Besar Dinilai Singkirkan Lokal
Menurut TTI, salah satu masalah utama dalam proyek rehab rekon adalah pengemasan pekerjaan dalam paket besar dan terpusat. Model seperti itu membuat kontraktor lokal yang berskala kecil dan menengah sulit bersaing, baik dari sisi kualifikasi, peralatan, maupun kemampuan finansial.
Akibatnya, kata TTI, rekanan lokal hanya kebagian sebagai subkontraktor, atau bahkan tidak kebagian sama sekali.
Dalam pemberitaan sebelumnya pada 11-12 Agustus 2026, TTI juga menyoroti bahwa puluhan triliun dana rehab rekon Aceh mengalir, tetapi kontraktor lokal hanya jadi penonton. Dalam pemberitaan itu, TTI turut mempertanyakan sikap Kadin Aceh yang dinilai belum maksimal memperjuangkan pengusaha lokal.
Minta Gubernur Berpihak
TTI meminta Gubernur Aceh mengambil sikap tegas. Sebagai kepala daerah, Gubernur dinilai harus memastikan pelaksanaan rehab rekon tidak hanya cepat, tetapi juga berkeadilan bagi pelaku usaha daerah.
Adapun tuntutan TTI antara lain:
1. Evaluasi pembagian paket proyek
Pemerintah Aceh diminta mengevaluasi proyek-proyek rehab rekon yang dikerjakan BUMN, dan mendorong agar paket pekerjaan dipecah sesuai kemampuan rekanan lokal.
2. Utamakan rekanan lokal yang memenuhi syarat
TTI meminta rekanan lokal yang memiliki kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan teknis diberi prioritas, bukan sekadar dijadikan pelengkap.
3. Buka seluruh data proyek ke publik
TTI juga mempertanyakan keterbukaan Dana Rehab Rekon Aceh sebesar Rp 58,97 triliun untuk periode 2026-2028. Dalam pernyataan pada 23 Oktober 2026, TTI meminta rincian pengelolaan dana tersebut dibuka, mulai dari sumber dana, pagu, nilai kontrak, nama pelaksana, progres fisik, hingga realisasi keuangan
“Transparansi adalah kunci. Tanpa keterbukaan, publik tidak bisa mengawasi apakah dana sebesar itu benar-benar tepat sasaran,” ujar Nasruddin Bahar dalam pernyataan yang dikutip media tersebut.
### Perdebatan di Publik
Di masyarakat, desakan TTI ini memicu perdebatan.
Sebagian publik mendukung langkah TTI karena menilai perputaran uang proyek harus dinikmati pengusaha dan pekerja lokal, sehingga ekonomi Aceh bisa pulih lebih cepat pasca bencana.
Sebagian lainnya menilai kehadiran BUMN masih diperlukan, terutama untuk pekerjaan berskala besar dan mendesak, seperti pembangunan hunian sementara (huntara) dan perbaikan infrastruktur vital yang membutuhkan mobilisasi cepat, peralatan berat, dan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi terbaru dari Gubernur Aceh yang secara spesifik menjawab desakan TTI soal pembatasan peran BUMN tersebut.
