wartanasional.co. Banda Aceh - Usai mengundang Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi) dalam acara workshop tentang RS Syariah 2 Oktober lalu, kini RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh secara gesit melaju pada tahapan survey sertifikasi Rumah Sakit (RS) Syariah.
Hasilnya mengejutkan, RSUD Zainoel Abidin akan segera mendapatkan sertifikasi RS Syariah dan menjadi RS Syariah pertama di Sumatera.
Survey tersebut dilakukan pada Senin lalu (29/10) dan dihadiri langsung oleh tim surveyor dari DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dan Mukisi. Para surveyor tersebut antara lain Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc, MA, Dr. K.H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak.,CPA, dan dr. Burhanuddin Hamid Darmadji, MARS.
“Setelah mengundang kami, mereka kemudian mengajukan pendampingan sertifikasi syariah, dan sekarang sudah melalui proses survey. Sehingga dapat dikatakan RSUD Zainoel Abidin cukup cepat dalam mempersiapkan sertifikasi ini.
Dari pihak rumah sakit sendiri sebenarnya sudah menerapkan beberapa konsep syar’i, sebab di Aceh ada qanun yang berlandaskan hukum syariat Islam,” jelas Burhan selaku Sekretaris Mukisi yang hadir dalam survey.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula berbagai perwakilan dari beberapa universitas yang ada di Aceh, khususnya dari Fakultas Kedokteran. Dalam survey tersebut juga hadir RS lain yang ingin belajar tentang sertifikasi RS Syariah.
“Ini memang bersifat terbuka, dalam artian siapa saja boleh belajar tentang RS Syariah dalam survey ini, kemarin juga ada dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang ingin belajar RS Syariah,” jelasnya.
Rangkaian acara dari survey tersebut dimulai dengan melakukan penelusuran dokumen evaluasi dan kebijakan, kemudian menelusuri lapangan untuk melakukan sinkronisasi antara kebijakan yang tertulis dengan implementasi di lapangan, dan membuat scoring penilaian oleh tim surveyor.
Hasilnya, RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh siap disertifikasi syariah. Namun Burhan menambahkan, ada beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu oleh RSUD Zainoel Abidin, yaitu pembentukan DPS RS (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit). Tak bisa sembarangan, orang-orang yang diajukan dalam DPS haruslah memiliki kemampuan fiqih yang mumpuni dan pemahaman fatwa-fatwa kedokteran yang baik.
“Sebab akan ada wawancara kepada orang-orang yang diajukan menjadi DPS, untuk memastikan bahwa mereka siap dan mampu mengemban tugas sebagai DPS.” imbuhnya.
Penyusunan DPS, lanjut Burhan, jika telah rampung maka akan segera mendapat sertifikasi syariah. Kemudian, tim surveyor menyarankan agar RSUD Zainoel Abidin membudayakan pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) terkait pemahaman kesehatan Islami dan penerapan kaidah syar’i dalam dunia kesehatan. Masukan tersebut dirasa penting karena jumlah SDM RSUD Zainoel Abidin yang cukup banyak, yaitu sekitar 900 karyawan. "Pelatihan tersebut perlu diulang-ulang agar menjadi kultur yang positif,” jelasnya.
DSN-MUI Beri Tanggapan, Menanggapi hal ini, Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc, MA selaku perwakilan DSN-MUI yang turut hadir sebagai tim surveyor mengapresiasi semangat RSUD Zainoel Abidin untuk tersertifikasi syariah.
“Berdasarkan penilaian-penilaian yang ada dinyatakan lulus. Hal ini membuktikan RS milik pemerintah pun bisa menjalankan prinsip syariah dan tersertifikasi syariah. Dengan ini pula diharapkan RSUD yang lain bisa mengikuti jejak RSUD Zainoel Abidin untuk menjadi RS Syariah, ” jelasnya.
RSUD Zainoel Abidin, lanjutnya, akan menjadi RS Syariah pertama di Aceh, bahkan di Sumatera. Ia pun meyakini, dengan disertifikasinya RS yang ada di Indonesia sebagai RS Syariah, maka akan ada koneksi dengan perbaikan implementasi ekonomi syariah di Indonesia.
“Ketika seluruh RSUD di Indonesia bisa tersertifikasi syariah, maka sektor real bisnis ekonomi syariah sangat menopang untuk tergeraknya lembaga keuangan syariah. Dalam artian, dengan menerapkan asuransi syariah, bank syariah, dan akad-akad syariah insyaa Allah akan terus membuat ekonomi syariah semakin semarak,” ujarnya mengakhiri.(adv)
