wartanasional.co, Banda Aceh - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Ajaran 2019 saat ini sedang berlangsung, para siswa(i) kelas XII sedang berhadapan dengan komputer untuk menentukan kelulusan sekolah menengah, baik SMA, SMK, dan MAN.
Seiring dengan berjalannya perhalatan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Aceh selaku pengawas eksternal melakukan pemantauan terhadap ujian nasional (UN).
Kali ini, Ombudsman menemukan beberapa kejanggalan. Diantaranya yaitu tidak tersedianya komputer dan jaringan internet disekolah-sekolah yang sedang melaksanakan ujian. Hal itu ditemukan Tim Ombudsman saat melakukan pengawasan di salah satu sekolah di Aceh Jaya pada Senin (1/4) lalu.
"Kami menemukan adanya sekolah yang belum ada koneksi jaringan internet untuk pelaksanaan ujian nasional, bahkan ada sekolah yang belum ada komputernya. Sekolah - sekolah tersebut yang terletak agak sedikit dipedalaman. Sehingga para siswa siswi peserta ujian harus numpang UNBK ke sekolah lain. Kami yakin masih banyak sekolah yang seperti itu, bukan di Aceh Jaya saja, sehingga kesannya kebijakan ini seperti dipaksakan, ungkap Taqwaddin selaku Kepala Ombudsman Aceh yang didampingi oleh Asisten Ombudsman RI Aceh Ilyas Isti dan Muammar.
"Selain temuan tersebut, kami melihat masih ada para pejabat kita yang melanggar aturan. Misalnya, masuk ke ruang ujian saat sesi UNBK sedang berlangsung, padahal di pengumuman sudah dicantumkan bahwa dilarang masuk selain pengawas dan proktor. Hal ini dikhawatirkan mengganggu konsentrasi peserta ujian" tambah pria yang akrab di sapa Pak Taqwa ini.
Selain itu, pihak Ombudsman juga melakukan pengawasan ke sekolah berkebutuhan khusus. Salah satunya ke Sekolah Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Aceh, disekolah ini UN dilaksanakan manual. Yaitu pengisian jawaban dengan menggunakan pensil 2B, karena menyesuaikan dengan keadaan para peserta ujian.
"Iya, untuk sekolah SLB peserta ujiannya menyesuaikan. Ini sudah sesuai dengan prosedur". Demikian tutup Taqwaddin.
Untuk kesuksesan Kebijakan UNBK secara nasional kami menyarankan agar pemerintah atau pihak Yayasan Sekolah Swasta menyediakan komputer dan fasilitas internet yang memadai guna melancarkan UNBK di tahun-tahun mendatang. Pungkas Kepala Ombudsman RI Aceh.(red)
