Wartanad.id - Banda Aceh - Operasi Tertangkap Tangan OTT KPK baru beberapa hari terjadi di Kota Medan Sumatera Utara yang sekarang sudah 6 orang dijadikan Tersangka termasuk salah satu diantaranya orang dekat Boby Nasution Gubernur Sumatera Utara diduga menerima Gratifikasi sebesar Rp.8 Milyar. Pertanyaan besarnya jika orang dekat Gubernur terima Rp.8 Milyar apakah Gubernurnya sendiri bersih dari suap.sebut koordinator TTI Nasruddin bahar (29/06/25)
Nasruddin menjelaskan,Kejadian OTT di Sumatera Utara dilakukan oleh Tim KPK berawal dari informasi Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Paket Konstruksi jalan dan Jembatan total Anggaran Rp.246.050.000.000 terdiri dari 1. Pembangunan Jembatan Idano Kab.Nias Barat Rp.47.500.000.000. 2. Pembangunan Jembatan Aek Sipage Rp.22.000.000.000. 3.Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Hutaimbaru - Sipongot Padang Lawas Utara Rp.61.800.000.000. 4. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Sipiongot - Bts Labuhan Batu Rp.96.000.000.000. 5. Rekonstruksi jalan Provinsi Ruas Aek kota Batu di Kab.Labuhan Batu Rp.18.750.000.000.
Adapun paket paket yang kami sebutkan diatas dilaksanakan melalui mekanisme Epurchasing atau Ekatalog Konstruksi bukan Tender. Sebagaimana diketahui Epurchasing atau Ekatalog Konstruksi sudah mulai trand dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dengan alasan efisiense waktu pemilihan penyedia, Padalah Epurchasing adalah ladang persekongkongkolan yang sangat subur dilaksanakan. PPK atau KPA dengan sangat mudah bahkan hitungan menit langsung klik dan tentunya setelah melakukan diel diel tertentu berupa setoran fee kepada pejabat berwenang. Dalam kasus OTT di Sumatera Utara tentu tidak berdiri sendiri semua ada rangkaian yang melibatkan pimpinan tertinggi di Daerah tersebut. Logika sehatnya seorang Kepala Dinas tidak mungkin tidak memberitahukan paket yang bukan dianggap kecil bahkan mencapai ratusan milyar rupiah.tutur Nasruddin bahar
Kejadian di Sumatera Utara ibarat sebuat puncak gunung Es yang hanya terlihat di puncak saja atau yang kebetulan lagi Sial saja sehingga terendus tim OTT KPK.
Metode Epurchasing yang digadang gadang sebagai sistem terbaik dalam menghindari persekongkolan dalam proses tender. Bahkan Presiden dalam pidatonya menyambut gembira ketika membuka lounching Ekatalog V.6.0 beberapa waktu yang lalu.
Sekarang untuk mencegah terjadinya Korupsi pada pengadaan Barang jasa terutama pada Ekatalog APH diminta Pro Aktif terutama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini APIP. Ucap koordinator TTI
APIP punya Nomor ID sehingga dengan mudah masuk pada proses tender tetutama Ekatalog, APIP melihat apakah barang atau jasa yang ditawarkan sudah sesuai dengan aturan. Jika barang yang ditwarkan hitungan jam setelah tayang langsung klik ini patut dicurigai sudah terjadi persekongkolan antara PPK dengan Calon Penyedia.tutup Nasruddin bahar
