Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI memantau daya serap Anggaran melalui Monitor P2K Pemerintah Aceh yang disiarkan secara Real Time terpantau daya serap keuangan 28% dan Fisik 31%, Padahal sudah masuk simester ke II Tahun Anggaran 2025.kata NAsruddin bahar koordinator TTI (23/06/25)
Sambubgnya,Gubernur Aceh segera mengambil langkah langkah strategis untuk mempercepat kegiatan di setiap SKPA, Pembangunan Rumah Dhuafa misalnya di Dinas Perkim Aceh perlu segera berkontrak supaya uang beredar ditengah masyakat dengan cara bekerja menjadi tukang bangunan, alat material bangunan , sembako semua ada multiplier Effect (efek berganda) pengaruh yang luas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi dimana peningkatan uang beredar mempengaruhi peningkatan pendapatan dan komsumsi dan juga salah satu solusi menurunkan inflasi.
Paket Paket yang ada di semua SKPA segera dieksekusi jangan lagi menunggu aba aba dari yang punya Pokir, Jika Kepala Dinas menuruti perintah Anggota Dewan maka termasuk perbuatan melawan hukum, Kegiatan di SKPA mutlak kewenangannya pada PA dan KPA bukan pada Legeslatif.tutur NAsruddin bahar
Dalam pantauan kami penyebab terlambatnya eksekusi kegiatan salah satunya adalah paket paket yang di klaim milik Pokir Dewan sehingga KPA tidak bebas menunjuk rekanan harus menunggu dulu persetujuan yang punya Pokir inilah masalah besar yang perlu diperhatikan oleh Kejaksaan Tinggi selaku Aparat Penegak Hukum untuk mencegah terjadinya Kolusi dan Konsprisasi dengan niat jahat.
Jika Pemerintah Mualem benar benar ingin menjalankan Pemerintah yang bersih dan Transparan coba perintahkan Bapeda Aceh untuk mengumumkan Paket Paket Pokir DPRA sehingga masyarakat secara terbuka melihat mana saja anggota dewan yang memperjuangkan usulan masyarakat atau usulan Dinas yang hanya mengejar Cuan. Banyak Paket Pokir tanpa adanya perencanaan yang matang sehingga dikemudian hari menjadi terbengkalai percuma. Paket dari Dinas Perikanan dan Kelautan misalnya Pengadaan Pembudidayaan sitem Bioflok menghabiskan uang puluhan milyar hasilnya Nol Besar dan itu umumnya paket pokir Dewan.tutup Nasruddin bahar
