Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI menilai kinerja Balai Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum berjalan lambat, hal tersebut dibuktikan dari berlarut larutnya proses tender Pembagunan Jembatan Krueng Baro Aceh Selatan senilai Rp.135 Milyar.Kata Nasruddin Bahar koordinator TTI melalui siaran persnya (13/06)
Nasruddin menjelaskan,Pada data LPSE Kementrian Pekerjaan Umum ditulis keterangan tender sudah selesai memasuki masa penunjukan penyedia barang/jasa (Gunning) padahal realisasinya belum ada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang tender. Pada Aplikasi LPSE masih terlihat kosong sejak diumumkan tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan hari ini tanggal 13 juni 2026.
Berhembus isu Pokja Pemilihan akan melakukan tender ulang apakah isu tersebut benar nanti akan terjawab hasilnya. Jika dicermati proses evaluasi sudah berjalan lebih dari 30 hari artinya Pokja Pemilihan dianggap tidak serius. Pokja sangat mudah menggali informasi para peserta tender dengan tekhnologi dan aplikasi SiMPAN Pokja tidak mengalami kesulitan mecari data pembanding. Pada Aplikasi SiMPAN Pokja dengan mudah melihat peralatan, tenaga ahli, pengalaman kerja, sisa kemampuan mengerjakan Paket SKP dan lain lain.ucap Nasruddin bahar
Sambungnya,Jika cara bekerja BP2JK Aceh seperti ini mengevaluasi sebuah pekerjaan membutuh waktu berbulan bulan justru yang dirugikan masyarakat banyak. Kasus Pembangunan Woyla misalnya sungguh sangat disayangkan sampai hari ini sudah 6 bulan kemajuan pekerjaan baru 0,3 % itu artinya Pokja Pemilihan tidak cermat dalam menetapkan pemenang tender.
Kepada Dirjen Bina Konstruksi sudah seharusnya mengevaluasi pejabat pejabat yang tidak mampu atau sengaja bekerja santai. Kasus tender Pembangunan Jembatan Kr.Baro Aceh Selatan salah satu contoh buruknya kinerja BP2JK Aceh.sebut Nasruddin Bahar
