Wartanad.id - BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menegaskan bahwa pengembangan gas dari Blok Andaman tidak boleh hanya menjadikan Aceh sebagai daerah penghasil bahan baku. Hilirisasi gas harus dilakukan di Tanah Aceh agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.ucap Nasruddn Bahar koordinator TTI (12/07)
Pernyataan Menteri ESDM yang masih mengkaji usulan pengolahan gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun harus menjadi momentum bagi Pemerintah Pusat untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional sekaligus keadilan bagi daerah penghasil.
Menurut TTI, apabila gas Andaman hanya diproses di fasilitas lepas pantai atau dikirim keluar Aceh tanpa hilirisasi di dalam daerah, maka nilai tambah ekonomi, peluang investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri turunan akan lebih banyak dinikmati wilayah lain.
"Hilirisasi bukan sekadar persoalan lokasi pengolahan gas, tetapi menyangkut masa depan ekonomi Aceh. Jangan sampai Aceh hanya menjadi pemasok sumber daya alam, sementara manfaat terbesar justru dinikmati di luar daerah," tegas Koordinator TTI, Nasruddin Bahar.
TTI menilai KEK Arun memiliki infrastruktur, sejarah industri migas, dan posisi strategis yang layak dijadikan pusat hilirisasi gas nasional di wilayah barat Indonesia. Pengolahan gas di KEK Arun diyakini mampu menghidupkan kembali kawasan industri, menarik investasi baru, menciptakan ribuan lapangan kerja, serta mendorong tumbuhnya industri petrokimia, pupuk, energi, dan sektor manufaktur lainnya.
Selain itu, TTI meminta Pemerintah Pusat menjamin sebagian produksi gas Andaman dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, khususnya industri yang berkembang di Aceh, sehingga keberadaan proyek strategis tersebut benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
TTI juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari penetapan skema pengembangan, pembangunan fasilitas hilirisasi, hingga pengadaan proyek pendukung, harus terbuka dan dapat diawasi publik.
"Prinsip win-win yang disampaikan pemerintah harus diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan keuntungan bagi negara, investor, dan terutama rakyat Aceh. Jangan sampai Aceh kembali mengalami paradoks sebagai daerah kaya sumber daya, tetapi miskin manfaat ekonomi,"tutup Nasruddin Bahar
