Wartanad.id - Banda Aceh – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menemukan adanya konsentrasi nilai kontrak pengadaan pada sejumlah penyedia di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh. Berdasarkan analisis terhadap data realisasi pengadaan tahun 2026, sepuluh penyedia dengan nilai kontrak tertinggi tercatat menguasai sedikitnya 174 paket dengan total nilai mencapai Rp144.680.465.586 atau sekitar Rp144,68 miliar.kata Nasruddin Bahar koordinator TTI (02/08)
Temuan tersebut dinilai sebagai indikasi awal atau red flag yang perlu mendapat perhatian serius dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Aceh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum.
Sepuluh Penyedia dengan Nilai Kontrak Terbesar
Berdasarkan hasil pengolahan data TTI, sepuluh penyedia dengan akumulasi nilai kontrak tertinggi adalah:
1. METADATA SOLUSI TEKNOLOGI – 27 paket senilai Rp23.420.327.971.
2. KREASI PINTAR INDONESIA – 38 paket senilai Rp23.034.553.059.
3. KERJA KREASI NUSANTARA – 34 paket senilai Rp22.918.647.279.
4. BERDIKARI SIERRA TEKNOLOGI – 21 paket senilai Rp16.729.270.389.
5. SOLUSI KERJA CERDAS – 11 paket senilai Rp13.172.965.005.
6. MASTEX INDO ADI PERKASA – 1 paket senilai Rp12.052.619.183.
7. PRIMA TEKNO INTEGRA – 8 paket senilai Rp9.454.652.570.
8. COMPLUS SISTEM SOLUSI – 18 paket senilai Rp8.609.819.997.
9. GENERASI MANDIRI TEKNOLOGI – 11 paket senilai Rp8.089.850.031.
10. GLOBAL SEMBILAN KARYA – 5 paket senilai Rp7.197.760.102.
Secara keseluruhan, kesepuluh penyedia tersebut memperoleh 174 paket pengadaan dengan total nilai kontrak Rp144.680.465.586.
TTI menilai angka tersebut cukup signifikan sehingga perlu ditelusuri lebih jauh, terutama untuk mengetahui metode pemilihan penyedia, jenis barang atau jasa yang dibeli, sumber anggaran, proses negosiasi harga, serta keterkaitan masing-masing paket dengan usulan program atau pokok-pokok pikiran anggota DPRA.
Sejumlah Indikasi Red Flag
TTI mengidentifikasi sejumlah indikator yang perlu menjadi fokus pemeriksaan, antara lain:
Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah pemaketan dilakukan secara wajar atau justru terdapat pola pemecahan paket, penggabungan paket secara tidak proporsional, spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, maupun persyaratan yang membatasi persaingan.
TTI Dorong Audit Berbasis Risiko
TTI meminta Inspektorat Aceh dan APIP menjadikan sepuluh penyedia tersebut sebagai salah satu prioritas dalam audit berbasis risiko.
Audit tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi harus mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, penyusunan spesifikasi teknis, penetapan harga perkiraan, pemilihan penyedia, negosiasi harga, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan barang hingga berita acara serah terima.
“Jangan sampai audit hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen. Barangnya harus diperiksa secara langsung, volumenya dihitung, spesifikasinya dicocokkan, harganya dibandingkan, dan manfaatnya bagi sekolah harus dibuktikan,” tegas Nasruddin.
BPK juga diharapkan memberikan perhatian terhadap kewajaran harga, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, efektivitas belanja, serta kemungkinan terjadinya kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan negara.
Sementara itu, APH dapat melakukan pendalaman apabila dalam proses audit ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada praktik korupsi, kolusi, konflik kepentingan, persekongkolan, manipulasi harga maupun pengaturan penyedia.
Dinas Pendidikan Aceh Didesak Buka Data
TTI mendesak Dinas Pendidikan Aceh membuka secara transparan daftar paket yang sedang berlangsung, jika benar paket paket tersebut berasal dari pokir DPRA siapa nama nama yang mengusulkan supaya publik mengetahui siapa saja anggota Dewan yang punya Pokir di Dinas Pendidikan Aceh.
bagaimana Transparansi Menjadi Kunci Pencegahan Korupsi
Keterbukaan data pengadaan merupakan salah satu instrumen utama dalam mencegah praktik korupsi. Publik berhak mengetahui siapa penyedia yang memperoleh kontrak terbesar, bagaimana proses pemilihannya, serta apakah pelaksanaan pekerjaan telah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.tegas Nasruddin Bahar
