Penelaahan terhadap ekspor data tersebut menunjukkan total nilai paket sebesar Rp29.286.310.568. Selain tujuh Penunjukan Langsung, terdapat enam paket Seleksi, 12 paket E-Purchasing, dan lima paket Pengadaan Langsung. Angka ini merupakan nilai yang tercatat dalam dashboard, bukan seluruhnya realisasi pembayaran.
Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah dasar penggunaan Penunjukan Langsung untuk setiap paket, alasan pemilihan penyedia, serta bagaimana kewajaran harga dan kualitas hasil perencanaan diuji.
“Publik perlu mengetahui dasar penunjukan langsung setiap paket. Buka justifikasi metodenya, dokumen kualifikasi, perhitungan biaya, dan hasil negosiasi. Nilai belasan miliar harus dapat ditelusuri sampai kepada hasil pekerjaannya.”
Dua Konsultan Mencatat Rp8,51 Miliar Penunjukan Langsung
Dari tujuh paket tersebut, PT. Bemaco Rekaprima tercatat sebagai penyedia dua pekerjaan perencanaan SPAM pascabencana. Paket untuk Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara bernilai Rp2.447.073.588, sedangkan paket untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara bernilai Rp2.433.760.692. Totalnya mencapai Rp4.880.834.280.
PT. Perancang Adhinusa juga tercatat pada dua paket Penunjukan Langsung. Perencanaan SPAM pascabencana Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen bernilai Rp2.447.406.588, sementara perencanaan SPAM pendukung pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh bernilai Rp1.183.489.548.
Gabungan nilai Penunjukan Langsung pada kedua perusahaan mencapai Rp8.511.730.416, sekitar 59,66 persen dari seluruh nilai Penunjukan Langsung dalam data yang diperiksa.
Konsentrasi tersebut menjadi alasan untuk menelusuri kapasitas penyedia, susunan tenaga ahli, jadwal pekerjaan, serta pertimbangan pemilihan berulang. Data ini belum membuktikan monopoli, afiliasi antarperusahaan, maupun pengaturan pengadaan.
Tiga paket lainnya tercatat pada PT. Candikencana Sabdawisesa untuk perencanaan jaringan perpipaan SPAM pascabencana Aceh Tamiang senilai Rp2.159.622.660; PT. Harawana Consultant untuk perencanaan rehabilitasi Kantor Bupati Aceh Tamiang senilai Rp1.174.428.840; dan PT. Pola Teknik Konsultan untuk perencanaan sistem pengelolaan persampahan pascabencana Aceh senilai Rp2.420.321.922.
Penyebutan “pascabencana” dalam judul pekerjaan belum menjelaskan dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan metode pengadaannya. Paket perencanaan SPAM pendukung Sekolah Rakyat juga memerlukan penjelasan tersendiri mengenai alasan penggunaan Penunjukan Langsung.
Dua Buku Profil, Harga Persis Sama
Sorotan berikutnya adalah dua paket E-Purchasing penyusunan buku profil yang sama-sama tercatat pada BHUSANA DAHAYU ABYUDAYA.
Paket “Penyusunan Buku Profil Kegiatan Penanganan Bencana”, kode RUP 67616626, bernilai Rp413.475.000. Paket “Penyusunan Buku Profil Kegiatan Penanganan Pasca Bencana”, kode RUP 67616627, juga bernilai persis Rp413.475.000.
Total kedua paket mencapai Rp826.950.000.
Kesamaan harga, penyedia, dan kedekatan tema menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan keluaran kedua pekerjaan. Pemeriksaan perlu membandingkan jumlah halaman, oplah, periode dokumentasi, sumber foto, biaya penulisan, desain, dan pencetakan.
“Apa perbedaan substansial kedua buku tersebut sehingga masing-masing bernilai Rp413 juta lebih? Tunjukkan rincian biaya dan hasilnya agar publik dapat menilai apakah keluaran keduanya berbeda atau justru saling mengulang.”
Dua paket itu belum dapat disimpulkan sebagai pemecahan paket untuk menghindari tender. Namun, potensi tumpang tindih keluaran dan pembayaran atas materi yang sama patut diperiksa.
Publikasi dan Dokumentasi Rp1,85 Miliar
Selain buku profil, terdapat paket produksi konten audiovisual dan dokumentasi kegiatan penanganan bencana dan pascabencana senilai Rp815.073.000, serta publikasi artikel pada media daring nasional dan lokal senilai Rp211.344.000. Kedua paket tercatat pada Rumah Kreasi Abandaya.
Jika digabungkan dengan dua buku profil, nilai empat paket publikasi dan dokumentasi mencapai Rp1.853.367.000.
Untuk menguji kewajaran biaya, diperlukan rincian jumlah dan durasi video, lokasi liputan, hari produksi, jumlah artikel, daftar media, tarif penayangan, serta bukti hasil pekerjaan. Pemeriksaan juga perlu memastikan materi dokumentasi yang sama tidak ditagihkan berulang pada paket berbeda.
Nilai pengadaan tersebut belum membuktikan mark up. Kesimpulan mengenai kemahalan memerlukan rincian keluaran dan pembanding harga yang setara.
Penyedia Berulang dan Jejak Pembayaran
Berlian Global Perkasa tercatat pada empat paket E-Purchasing dengan total nilai Rp1.034.870.000. Paket terbesar adalah “Sinkronisasi Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Sektor Cipta Karya Provinsi Aceh” senilai Rp733.125.000.
Tiga paket lainnya mencakup bimbingan teknis penyelenggaraan bangunan gedung, rekonsiliasi data teknis SPAM, serta pendampingan PBJ dan monitoring penyerapan dana.
Pemilihan berulang tersebut perlu ditelusuri melalui rekam pemilihan produk katalog, rincian peserta, durasi kegiatan, biaya tempat dan konsumsi, serta hasil kegiatan.
Data juga memperlihatkan tiga transaksi berstatus “PAYMENT OUTSIDE SYSTEM”, yakni pengadaan laptop Rp23.976.000, bimtek dan pendampingan penyusunan SHST Rp69.060.000, serta pengadaan kamera beserta lensa Rp58.386.000. Totalnya Rp151.422.000.
Status tersebut belum menunjukkan pembayaran ilegal. Namun, pesanan katalog, invoice, berita acara serah terima, dan dokumen pencairan perlu dicocokkan untuk memastikan jejak pembayaran lengkap serta tidak terjadi pembayaran ganda.
Dokumen Menjadi Kunci Pembuktian
CSV yang diperiksa tidak memuat volume, spesifikasi, harga satuan, HPS, tanggal kontrak, durasi pekerjaan, maupun bukti pembayaran. Sejumlah paket berstatus “PAKET SELESAI” juga masih mencantumkan tahapan “Pemilihan Selesai”, sehingga tidak dapat langsung dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai atau seluruh nilai sudah dibayarkan.
Prioritas penelusuran TTI adalah memperoleh justifikasi tujuh Penunjukan Langsung, dokumen negosiasi dan kualifikasi penyedia, rincian biaya publikasi, serta bukti keluaran pekerjaan.
“Kami meminta keterbukaan dokumen agar pertanyaan ini dijawab dengan bukti. Jika dasar metodenya sesuai, harganya wajar, dan hasilnya dapat diperiksa, semua itu harus bisa dijelaskan kepada publik.”
Temuan awal ini merupakan red flag untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penetapan adanya pelanggaran, mark up, atau kerugian negara memerlukan dokumen tambahan dan verifikasi. Tanggapan balai serta penyedia yang disebut perlu dimuat untuk melengkapi pemberitaan.
