-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    TTI Ingatkan Bahaya E-Katalog Bodong: PPK Jangan Asal Klik dan Belanja, APIP Harus Audit Penyedia, Harga, dan Spesifikasi Barang!

    Nov 21, 2026, 10:52 AM WIB Last Updated 2026-11-21T03:53:04Z
    Wartanad.id - BANDA ACEH, 21 November 2026 – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, kepala dinas, dan pimpinan instansi pemerintah di Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan pengadaan barang dan jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau E-Purchasing.

    Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan pemerintah merupakan langkah positif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara. Namun, penggunaan sistem elektronik tidak otomatis menghilangkan potensi manipulasi harga, penyedia bermasalah, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun transaksi fiktif.

    “Jangan sampai E-Katalog yang dirancang untuk mempermudah pengadaan pemerintah justru dijadikan tempat berlindung bagi praktik mark-up harga, pengaturan penyedia, dan transaksi yang merugikan keuangan negara. PPK jangan hanya melihat barang sudah tercantum di katalog, kemudian langsung melakukan pembelian tanpa memeriksa kewajaran harga dan kebenaran spesifikasinya,” tegas Nasruddin Bahar.

    Menurut TTI, salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian serius adalah munculnya risiko penyedia dengan identitas atau informasi usaha tidak valid, produk yang tidak sesuai dengan keterangan katalog, serta penawaran harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.

    ### E-Katalog Resmi Bukan Jaminan Seluruh Transaksi Aman

    TTI menilai masyarakat perlu memahami perbedaan antara E-Katalog resmi yang dikelola dalam ekosistem LKPP dengan praktik penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh oknum pengguna maupun penyedia.

    Istilah E-Katalog bodong tidak boleh secara otomatis ditujukan kepada sistem resmi pemerintah. Istilah tersebut lebih tepat digunakan secara hati-hati untuk menggambarkan dugaan katalog palsu, identitas penyedia fiktif, atau informasi produk dan transaksi yang tidak benar.

    Dalam praktik pengadaan, terdapat sejumlah risiko yang perlu diperiksa, antara lain:

    * Penyedia mencantumkan identitas perusahaan, alamat, atau informasi perizinan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

    * Produk ditawarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan produk lain yang memiliki spesifikasi, layanan, dan kondisi transaksi yang sebanding.

    * Spesifikasi barang yang diserahkan berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen pemesanan.

    * Penyedia diduga hanya berperan sebagai perantara tanpa kemampuan nyata memenuhi pesanan.

    * Adanya dugaan pengaturan transaksi antara oknum pejabat pengadaan dengan penyedia tertentu.

    * Barang dinyatakan telah diterima secara administratif, padahal volume, kualitas, atau keberadaan fisiknya belum dapat dibuktikan.

    TTI menegaskan bahwa indikator tersebut merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis telah terjadi tindak pidana.

    “Kalau sebuah barang memiliki spesifikasi yang sama, kualitas yang sama, serta ketentuan pengiriman dan garansi yang sebanding, tetapi dibeli pemerintah dengan harga jauh lebih mahal, tentu harus ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Negara tidak boleh membayar harga yang tidak wajar hanya karena barang itu sudah ada dalam E-Katalog,” ujar Nasruddin.

    ### PPK Wajib Memeriksa Harga, Jangan Sekadar Mengandalkan Sistem

    TTI mengingatkan bahwa PPK mempunyai tanggung jawab penting dalam memastikan pengadaan dilaksanakan sesuai kebutuhan, spesifikasi teknis, ketentuan yang berlaku, dan prinsip penggunaan anggaran secara efisien.

    Menurut TTI, proses E-Purchasing harus disertai pengujian kewajaran harga menggunakan referensi yang relevan, termasuk perbandingan produk, data transaksi, harga distributor, serta kondisi pasar.

    Perbandingan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harga barang harus diperiksa berdasarkan merek, tipe, kapasitas, spesifikasi, garansi, ongkos pengiriman, pemasangan, pajak, dan layanan lain yang termasuk dalam transaksi.

    “TTI mengingatkan PPK agar tidak menjadikan harga tayang sebagai satu-satunya dasar pembelian. Harga katalog harus dikaji, dibandingkan, dan dinegosiasikan sesuai metode serta ketentuan yang berlaku. Setiap keputusan penggunaan anggaran harus memiliki alasan yang dapat diuji,” kata Nasruddin.

    TTI juga mengingatkan bahwa keberadaan dokumen pesanan dan berita acara penerimaan barang tidak cukup apabila barang yang diterima ternyata tidak memenuhi spesifikasi atau jumlah yang diperjanjikan.

    ### APIP Jangan Menunggu Kerugian Negara Terjadi

    TTI mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk inspektorat kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota, agar memperkuat pengawasan berbasis risiko terhadap transaksi E-Purchasing.

    Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, melainkan perlu menguji substansi transaksi, kewajaran harga, hubungan antarpihak, dan kesesuaian barang yang diterima.

    TTI mendorong APIP melakukan audit secara selektif terhadap transaksi yang memiliki indikator risiko tinggi, terutama transaksi bernilai besar, pembelian berulang kepada penyedia tertentu, selisih harga yang mencolok, dan pengadaan yang diduga diarahkan kepada produk atau perusahaan tertentu.

    “Jangan menunggu munculnya kasus korupsi baru dilakukan pemeriksaan. APIP harus hadir sejak awal sebagai pengawas internal untuk mencegah penyimpangan uang rakyat,” tegas Nasruddin.

    TTI juga meminta LKPP terus memperkuat mekanisme verifikasi dan penanganan laporan penyedia maupun produk bermasalah, termasuk koordinasi dengan APIP dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

    ### Aturan Baru LKPP 2026 Harus Menjadi Dasar Pengawasan

    TTI mengingatkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berlaku sejak 1 September 2026 dan menggantikan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

    Peraturan terbaru tersebut mencakup pengelolaan katalog, pencantuman dan pengawasan produk, pelaksanaan E-Purchasing, serta metode pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi. JDIH LKPP

    Selain itu, pengadaan pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

    TTI menilai keberadaan peraturan baru harus menjadi momentum bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kualitas pengawasan transaksi elektronik.

    Dalam siaran pers tanggal 6 Februari 2026, LKPP sendiri menegaskan bahwa harga tayang produk merupakan harga penawaran maksimal, sedangkan instansi pembeli bertanggung jawab melaksanakan klarifikasi teknis dan mengupayakan harga yang optimal melalui mekanisme pengadaan yang berlaku. LKPP

    ### TTI Desak Audit Transaksi E-Katalog Bernilai Besar dan Penyedia Dominan

    Nasruddin Bahar menilai audit E-Purchasing tidak cukup hanya memeriksa apakah suatu transaksi sudah tercatat dalam aplikasi.

    TTI meminta pengawas internal pemerintah menelusuri pihak yang menetapkan kebutuhan barang, menyusun spesifikasi teknis, memilih produk, menetapkan referensi harga, dan memeriksa hasil pekerjaan.

    Menurut TTI, transaksi berulang yang terkonsentrasi pada sedikit penyedia juga perlu dianalisis untuk mengetahui apakah dominasi tersebut terbentuk melalui persaingan yang sehat atau justru terdapat indikasi pengaturan.

    “TTI meminta inspektorat jangan hanya memeriksa kelengkapan administrasi. Periksa siapa penyedianya, berapa harga distributornya, bagaimana kualitas barangnya, siapa yang memilih produk tersebut, dan apakah benar barang itu telah diterima sesuai kontrak,” ujar Nasruddin.

    TTI mengajukan enam tuntutan pengawasan:

    * LKPP memperkuat verifikasi identitas penyedia, validitas informasi produk, serta penanganan laporan produk dan penyedia bermasalah.

    * PPK dan Pejabat Pengadaan memastikan pemilihan produk serta metode transaksi didasarkan pada kebutuhan, spesifikasi, dan referensi harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

    * APIP dan inspektorat melakukan audit berbasis risiko terhadap transaksi dengan selisih harga mencolok, penyedia berulang, dan dugaan ketidaksesuaian barang.

    * Kepala daerah dan kepala dinas memperkuat pengendalian internal, termasuk pemeriksaan terhadap penerimaan barang dan pelaksanaan kontrak.

    * BPK memberikan perhatian terhadap risiko pemborosan dan kerugian keuangan negara dalam pemeriksaan sesuai kewenangannya.

    * Aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan yang disertai bukti permulaan memadai apabila terdapat indikasi persekongkolan, pemalsuan, suap, atau tindak pidana korupsi.

    ### Jangan Jadikan Digitalisasi sebagai Tameng Penyimpangan

    TTI menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan harus menghasilkan penghematan anggaran dan meningkatkan kualitas barang serta pelayanan publik, bukan sekadar memindahkan proses belanja dari dokumen kertas ke sistem elektronik.

    “Pengadaan melalui E-Katalog seharusnya memudahkan pemerintah mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang efisien. Jangan sampai kemajuan teknologi justru dimanfaatkan oleh oknum untuk menyembunyikan pemborosan anggaran di balik transaksi digital,” kata Nasruddin.

    TTI juga mengajak masyarakat, organisasi pengawas pengadaan, dan insan pers untuk ikut mengawasi pelaksanaan E-Purchasing, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan teknologi informasi yang menggunakan anggaran besar.

    Nasruddin menegaskan bahwa setiap indikasi penyimpangan harus ditelusuri secara objektif berdasarkan dokumen, fakta transaksi, serta hasil pemeriksaan yang dapat diuji.

    “Pesan TTI jelas: PPK jangan asal klik, jangan asal pilih penyedia, dan jangan asal menyetujui pembayaran. Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan. E-Katalog bukan tempat berlindung bagi pelaku penyimpangan pengadaan,” pungkas Nasruddin Bahar.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini