-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    TTI Peringatkan Seluruh Kementerian dan Lembaga: Tenggat Pembayaran Proyek APBN 2026 Semakin Ketat, Jangan Ada BAST Fiktif dan Kontraktor Jadi Korban!

    Nov 21, 2026, 6:05 PM WIB Last Updated 2026-11-21T11:05:15Z


    Wartanad.id - Banda Aceh, 21 November 2026, Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah agar tidak menjadikan batas akhir pencairan anggaran tahun 2026 sebagai alasan untuk mengabaikan kualitas pekerjaan, mempermainkan hak pembayaran kontraktor, ataupun mengesahkan pekerjaan yang belum selesai.

    Peringatan tersebut disampaikan menyusul berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2026 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2026.

    Regulasi tersebut mengatur berbagai tahapan penyelesaian pembayaran APBN menjelang penutupan tahun anggaran, termasuk batas penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). hukumonline.com +1

    Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai periode November hingga Desember merupakan masa krusial yang memerlukan pengawasan ketat karena berbagai proyek pemerintah menghadapi tekanan penyelesaian pekerjaan dan administrasi pembayaran secara bersamaan.

    "TTI mengingatkan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penandatangan SPM, serta kontraktor pelaksana agar memahami ketentuan pembayaran akhir tahun. Jangan sampai kontraktor yang telah bekerja sesuai kontrak justru menjadi korban keterlambatan administrasi pemerintah," tegas Nasruddin dalam rancangan pernyataan TTI.

    ### Batas pembayaran semakin ketat, TTI minta seluruh satker waspada

    Berdasarkan ketentuan Pasal 18 PER-9/PB/2026, batas penerimaan SPM-LS kontraktual oleh KPPN ditetapkan berdasarkan tanggal dokumen penyelesaian atau kemajuan pekerjaan yang relevan.

    Untuk berita acara tanggal 1–15 November 2026, batas penerimaan SPM adalah 20 November 2026. Dokumen tanggal 16–30 November memiliki batas 7 Desember 2026.

    Sementara itu, dokumen tanggal 1–7 Desember harus diajukan paling lambat 9 Desember, dokumen tanggal 8–14 Desember paling lambat 16 Desember, dan dokumen tanggal 15–18 Desember paling lambat 23 Desember 2026. Tapedia +1

    TTI menegaskan bahwa batas tersebut bukan berarti kontraktor dapat menyerahkan tagihan kepada PPK pada hari terakhir penerimaan SPM oleh KPPN.

    Sebelum sampai ke KPPN, tagihan masih harus melewati pemeriksaan dan pengujian oleh PPK, penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta pengujian dan penerbitan SPM oleh pejabat yang berwenang.

    "Artinya, persoalan pembayaran bukan hanya tanggung jawab kontraktor. KPA, PPK, PPSPM, dan seluruh perangkat pengelola keuangan negara harus bekerja secara profesional. Jangan sampai kelalaian pejabat menghambat pembayaran atas pekerjaan yang sudah benar-benar selesai," ujar Nasruddin.

    ### TTI soroti potensi BAST fiktif dan manipulasi progres pekerjaan

    Menurut TTI, salah satu risiko paling serius menjelang akhir tahun adalah kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara berita acara serah terima pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan.

    Tekanan mengejar pencairan anggaran dikhawatirkan dapat memunculkan praktik pengesahan dokumen sebelum pekerjaan memenuhi seluruh persyaratan kontrak.

    TTI menilai risiko tersebut perlu diantisipasi, khususnya pada proyek konstruksi yang memiliki nilai kontrak besar dan waktu pelaksanaan mendekati 31 Desember.

    "Jangan sampai pekerjaan fisik baru mencapai 70 atau 80 persen, tetapi berita acara dibuat seolah-olah sudah selesai 100 persen hanya demi mencairkan anggaran. Jika praktik demikian ditemukan, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena berpotensi merugikan keuangan negara," tegas Nasruddin.

    TTI mengingatkan bahwa dugaan manipulasi progres harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan, dokumen kontrak, laporan pengawasan, hasil pengujian mutu, serta bukti pembayaran.

    Setiap penyimpangan yang ditemukan perlu diproses sesuai ketentuan hukum dan tingkat tanggung jawab masing-masing pihak.

    ### PPK jangan mempersulit pembayaran kontraktor

    Selain mengawasi potensi pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai, TTI juga menyoroti kemungkinan terhambatnya pembayaran kepada kontraktor yang telah memenuhi kewajibannya.

    Menurut TTI, setiap satuan kerja harus memiliki sistem pencatatan yang jelas mengenai tanggal pengajuan tagihan, kelengkapan berkas, proses pengujian, penerbitan SPP, penerbitan SPM, hingga pencairan melalui KPPN.

    Apabila terjadi keterlambatan, penyebabnya harus dapat ditelusuri secara transparan.

    TTI mengingatkan agar proses administrasi pembayaran tidak dijadikan ruang untuk meminta imbalan, pungutan tidak sah, atau melakukan perlakuan diskriminatif kepada penyedia.

    "Kontraktor yang bekerja sesuai kontrak harus mendapatkan perlindungan dan kepastian pembayaran. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pencairan sebagai alat tekanan terhadap penyedia. Apabila ditemukan permintaan fee atau pungutan liar, TTI mendesak aparat penegak hukum menindaklanjutinya," kata Nasruddin dalam rancangan pernyataan tersebut.

    ### TTI minta mekanisme rekening penampungan akhir tahun diawasi

    TTI juga menyoroti penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau RPATA sebagai salah satu mekanisme penyelesaian pembayaran pekerjaan pemerintah menjelang penutupan tahun anggaran.

    Mekanisme RPATA memungkinkan dana untuk pekerjaan yang memenuhi persyaratan tertentu ditempatkan terlebih dahulu dalam rekening penampungan, sebelum dilakukan pembayaran kepada penyedia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjelaskan bahwa penempatan dana dalam RPATA tidak otomatis berarti seluruh dana telah menjadi pembayaran kepada kontraktor. Penyelesaian pembayaran tetap berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pekerjaan dan dokumen pertanggungjawaban. DJPB Kemenkeu +1

    TTI menilai mekanisme tersebut penting untuk menjaga kelancaran pembayaran APBN, tetapi harus disertai pengawasan ketat.

    "TTI tidak mempersoalkan mekanisme yang sah untuk menyelesaikan pembayaran akhir tahun. Namun, dana yang ditempatkan dalam rekening penampungan tidak boleh digunakan untuk menutupi pekerjaan yang tidak sesuai kontrak atau menghindari pertanggungjawaban," tegas Nasruddin.

    ### TTI desak BPKP dan Inspektorat Jenderal lakukan audit berbasis risiko

    TTI mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkatkan pengawasan terhadap paket pekerjaan APBN yang belum selesai menjelang akhir tahun.

    Pengawasan diminta difokuskan terhadap proyek-proyek dengan nilai kontrak besar, perubahan kontrak menjelang akhir tahun, keterlambatan progres fisik, pengesahan berita acara yang tidak didukung bukti memadai, serta pembayaran melalui rekening penampungan.

    Khusus di Provinsi Aceh, TTI meminta seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga yang melaksanakan proyek infrastruktur, rehabilitasi fasilitas umum, pekerjaan jalan, sumber daya air, serta pembangunan sarana pelayanan masyarakat agar memastikan kemajuan fisik dan administrasi pembayaran sesuai ketentuan.

    TTI juga meminta agar pelaksanaan proyek tidak hanya berorientasi pada tingginya persentase serapan anggaran.

    "Serapan anggaran 100 persen bukan jaminan pekerjaan berkualitas. Yang terpenting adalah apakah pekerjaan benar-benar selesai, sesuai spesifikasi, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dibayarkan berdasarkan hak penyedia yang sah," ujar Nasruddin.

    ### TTI ingatkan aparat penegak hukum: telusuri jika ada indikasi penyimpangan

    TTI meminta Kejaksaan, Kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya memberi perhatian terhadap laporan masyarakat yang disertai indikasi penyimpangan dalam penyelesaian proyek APBN menjelang akhir tahun.

    Menurut TTI, perhatian khusus diperlukan apabila ditemukan dugaan pemalsuan berita acara, pembayaran tidak sesuai progres, penggunaan dokumen pertanggungjawaban yang tidak benar, atau permintaan imbalan dalam proses pencairan.

    Meski demikian, TTI menegaskan bahwa keterlambatan administrasi atau keterlambatan pekerjaan tidak otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Penentuan adanya pelanggaran harus didasarkan pada fakta, unsur hukum, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    "TTI meminta aparat penegak hukum bertindak berdasarkan bukti. Jangan sampai ada pekerjaan yang dibayar tanpa dasar yang sah, tetapi jangan pula kontraktor yang menjalankan kewajibannya justru dirugikan akibat persoalan administrasi yang bukan kesalahannya," lanjut Nasruddin.

    ### TTI: Jangan kejar pencairan anggaran dengan mengorbankan uang rakyat

    Mengakhiri pernyataannya, TTI mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBN 2026 tidak boleh hanya diukur berdasarkan realisasi keuangan.

    Pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar memiliki dasar pekerjaan, manfaat, serta pertanggungjawaban yang sah.

    TTI juga meminta kementerian dan lembaga untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas paket-paket yang masih berjalan hingga Desember 2026, sekaligus memastikan penyedia memahami persyaratan pembayaran serta jadwal penyelesaian administrasi.

    "TTI mendukung percepatan realisasi APBN, tetapi menolak apabila percepatan itu dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan kontrak. Jangan ada BAST fiktif, jangan ada pembayaran yang tidak sesuai pekerjaan, dan jangan ada kontraktor yang menjadi korban kelalaian pejabat. Uang negara harus diselamatkan, hak penyedia harus dilindungi, dan kualitas pembangunan harus dijaga," pungkas Nasruddin Bahar.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini