wartanasional.co, Blang Pidie - Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang tergabung dalam Gerakan Abdya Sejahtera (Geranat) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya untuk mengawal program pemerintah kabupaten setempat.
Permintaan tersebut tertera dalam surat nomor: 03/A/Geranat/VI/2019.
Koordinator umum Geranat, Noval Abizal, Jum'at (14/6/2019) mengatakan, pihaknya telah menyerahkan surat permintaan pengawalan program bupati tersebut kepada pihak DPRK yang diterima langsung oleh ketua DPRK Abdya, Zaman Akli serta didampingi oleh beberapa anggota DPRK lainnya.
Dalam surat tersebut, Geranat juga meminta agar dewan untuk menyurati pemerintah Abdya terkait tuntutan Geranat dalam aksi memperingati dua tahun masa kepemerintahan bupati Akmal-Muslizar pada 11 Juni 2019 lalu.
"Ini adalah bentuk keseriusan kita mahasiswa Abdya yang tergabung dalam aliansi geranat dalam mengawal janji politik pemerintah Akmal-Muslizar yang hampir memasuki usia dua tahun. Maka oleh sebab itu kami meminta agar DPR selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawal dan mengontrol untuk sama-sama mengawasi dan tindaklanjut dari janji-janji politik Akmal-Muslizar disaat kampanye," ujarnya.
Noval menyebutkan, apabila dalam jangka waktu 15 hari DPRK Abdya tidak menyurati dan memanggil pemerintah daerah, maka pihaknya mendesak DPRK untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Abdya karena ketidakmapuan menjalankan amanah serta tidak mampu menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat dan tidak mampu menjalankan tugas, pokok dan fungsinya yang sudah diamanahkan melalui undang-undang.
"Kita meminta agar dewan benar-benar memanggil pemerintah daerah, jika tidak maka dewan harus minta maaf kepada masyarakat karena ketidakmampuannya menyampaikan aspirasi rakyat," tegas Noval.
Dalam surat tersebut, setidaknya ada lima tuntutan yang disampaikan oleh Geranat, diantaranya meminta pemerintah Abdya mewujudkan janji-janji kampanye yang belum ditepati serta terealisasinya Bank Gala, santunan kematian dan lain-lain.
Kemudian, mendesak pemerintah Abdya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang belum selesai dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah selesai dikerjakan. Seterusnya, Geranat meminta pemerintah Abdya peduli teehadap dunia pendidikan dan berperan aktif dalam mencari solusi terkait masalah kampus AKN.
Selanjutnya, Geranat mendesak pemerintah daerah segera mengajukan keberatan kepada Kementerian ATR/BPN yang telah mengeluarkan SK perpanjangan izin Hak Guna Usa (HGU) dan mendesak pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan SK izin HGU PT CA.
Terakhir, pihaknya meminta pemerintah memgontrol, mengatasi dan memperhatikan nasib petani akibat tidak stabilnya harga gabah dan harga harga kelapa sawit disetiap masa panen.
*Penulis: Riri Isthafa Najmi*
